SURABAYA, (JurnalBerita.id) — Suasana di ruang tamu rumah petak kawasan Jagir Wonokromo, Surabaya, sore itu terasa sunyi, Jumat (10/07/2026). Di sudut ruangan, sebuah gawai pintar tergeletak di atas meja.
Layarnya masih menampilkan situs web Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Di sana, status pendaftaran seorang calon siswa tertulis jelas dalam warna merah, “Gagal Seleksi Domisili“.
Bagi Aminah (42), warna merah itu bukan sekadar penanda sistem komputer. Itu adalah akhir dari mimpi panjang putranya untuk mengenakan seragam putih-biru di SMP negeri impian yang jaraknya tak sampai satu kilometer dari rumah mereka.
“Rumah kami dekat, tapi koordinat di sistem mendadak bergeser entah ke mana. Saat mau dibetulkan, sistemnya sudah terkunci otomatis karena fase pemetaan (PCMB) dianggap sudah final,” tutur Aminah dengan mata berkaca-kaca.
Aminah tidak sendirian. Rampungnya seluruh tahapan SPMB tahun ini justru meninggalkan gelombang kegelisahan massal di kalangan wali murid.
Di berbagai sudut kota, dari ruang tunggu dinas pendidikan hingga grup-grup percakapan instan, cerita serupa bergulir berulang kali. Ada rasa bingung, kecewa, dan ketidakpastian yang menggelayuti pikiran para orang tua.
Jebakan Sistem yang Membingungkan
Keriuhan SPMB 2026 ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, penerapan sistem pemetaan awal (PCMB) yang awalnya dikira sebagian orang tua hanya berupa simulasi atau latihan, ternyata bersifat mengikat. Banyak data calon siswa yang mendadak terkunci otomatis sebelum orang tua sempat melakukan perbaikan data kependudukan atau titik koordinat rumah.
Akibat keterbatasan kuota sekolah negeri yang tak pernah sebanding dengan ledakan jumlah pendaftar, ribuan anak harus tersingkir dari persaingan dalam hitungan detik.
“Kami seperti berjudi dengan algoritma komputer. Begitu nama anak saya terlempar dari daftar jalur zonasi hari Rabu kemarin, kami tidak punya waktu lagi untuk mencari jalur alternatif. Jadwal pengumuman dan penutupan jalur lain sangat berimpitan,” keluh Bambang (46), wali murid lainnya yang ditemui di depan Posko Pengaduan Dinas Pendidikan.
Sekolah Swasta dan Bayang-Bayang Biaya
Bagi keluarga dengan ekonomi mapan, kegagalan di sekolah negeri bisa langsung diobati dengan mendaftar ke sekolah swasta favorit. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan, sekolah swasta memicu ketakutan baru: biaya pangkal dan uang bulanan yang tinggi.
“Kalau ke swasta, jujur kami belum ada anggarannya. Suami hanya pekerja serabutan. Harapan kami satu-satunya ya sekolah negeri yang gratis,” tambah Aminah lirih.
Di sisi lain, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sebenarnya terus menyuarakan bahwa pintu mereka terbuka lebar.
Kualitas sekolah swasta saat ini sudah banyak yang setara, bahkan melebihi sekolah negeri, lengkap dengan berbagai skema beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Namun, kepanikan yang terlanjur meluas membuat sosialisasi ini sering kali tenggelam di tengah amarah para orang tua.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan dinas terkait. Desakan agar Ombudsman turun tangan memeriksa indikasi maladministrasi kian menguat dari berbagai forum wali murid.Sembari menunggu evaluasi menyeluruh dari pembuat kebijakan, ribuan orang tua kini harus berkejaran dengan waktu.
Menghapus air mata kecewa sang anak, lalu kembali menggenggam jemari mereka untuk mencari jalan alternatif agar mimpi bersekolah tidak ikut terkunci oleh sistem. (Hasan N Rahmad)
