JAKARTA, (JurnalBerita.id) – Ruang kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pagi itu tampak sibuk. Di tengah tumpukan berkas dan layar monitor yang menampilkan data pengawasan, duduk Ian Fidihanto Markos, S.H., M.Si.
Pria yang sejak Mei 2025 resmi mengemban amanah sebagai Inspektur Wilayah II Kemenimipas ini dikenal sebagai sosok yang tenang, namun tegas jika menyangkut urusan disiplin dan aturan.
Bagi dunia keimigrasian Indonesia, nama Ian Fidihanto Markos bukanlah nama baru. Rekam jejaknya membentang dari ujung timur hingga kepulauan Maluku.
Ia pernah memimpin Divisi Keimigrasian di Papua dan Maluku, hingga menakhodai masa transisi organisasi sebagai Kepala Kantor Direktorat Wilayah Jenderal Imigrasi Maluku Utara pada awal 2025.
Pengalaman panjang di lapangan inilah yang membentuk perspektifnya tentang arti penting sebuah pengawasan. “Pengawasan itu bukan soal mencari-cari kesalahan staf di lapangan,” ujar Ian sembari tersenyum tipis.
“Tugas kami di Inspektorat adalah menjadi cermin. Kami membantu satker (satuan kerja) untuk melihat apa yang kurang, memperbaikinya, dan memastikan mereka bekerja di jalur yang aman,” tegas Ian.
Menantang Arus, Menolak Pungli
Tantangan terbesar dalam dunia imigrasi dan pemasyarakatan selalu bermuara pada dua hal: integritas dan pelayanan publik.
Di era digital saat ini, masyarakat menuntut transparansi total. Celah-celah birokrasi lama yang rawan akan praktik pungutan liar (pungli) kini terus dikikis habis.
Di bawah komandonya selaku Inspektur Wilayah II, Ian menerapkan pendekatan yang humanis namun tidak berkompromi pada pelanggaran. Ia kerap menekankan pentingnya digitalisasi sistem pengawasan.
Menurutnya, teknologi adalah alat paling efektif untuk memangkas birokrasi sekaligus menutup ruang bagi oknum yang ingin bermain curang.
“Setiap layanan publik harus cepat, transparan, dan humanis. Jika sistemnya sudah berbasis digital dan terpantau real-time, ruang untuk penyimpangan akan menyempit dengan sendirinya,” tegas alumnus magister sains ini.
Menjadi Mitra Strategis Satuan Kerja
Di kalangan rekan sejawat dan bawahannya, Ian dikenal sebagai pimpinan yang tidak segan untuk turun langsung ke lapangan.
Baginya, mendengar kendala dari petugas di garda terdepan seperti petugas konter paspor atau sipir di lembaga pemasyarakatan jauh lebih berharga daripada sekadar membaca laporan di atas meja Jakarta.
Ia ingin mengubah stigma bahwa Inspektorat adalah institusi yang menakutkan bagi pegawai. Ian mendorong paradigma baru, Inspektorat sebagai strategic partner (mitra strategis) dan trusted advisor (penasihat tepercaya).
“Kami ingin rekan-rekan di daerah melihat kami sebagai tempat berdiskusi mencari solusi, bukan sebagai jaksa yang siap menghukum. Tapi ingat, kemitraan ini dibangun di atas dasar komitmen bersama untuk menjaga nama baik institusi,” ucap Ian Fidihanto Markos.
Kini, setahun lebih setelah pelantikannya di Kemenimipas, tantangan reformasi birokrasi masih terus berjalan. Di tangan para pemimpin yang berintegritas seperti Ian Fidihanto Markos, masyarakat menaruh harapan besar agar gerbang negara dan sistem pemasyarakatan Indonesia tumbuh menjadi institusi yang semakin bersih, modern, dan tepercaya. (Hasan N Rahmad)
