Jurnalberita.id — Di sudut sebuah ruangan sempit, Dimas (19) menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Layar itu menampilkan pengumuman yang seharusnya membawa tawa, tetapi justru mendatangkan air mata. “Selamat, Anda Dinyatakan Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).” Di bawah ucapan selamat itu, tertera nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar, Rp 9.500.000 per semester.
Bagi Dimas, yang sudah ditinggalkan kedua orangtuanya sejak dibangku SMP terasa sedih, angka tersebut bukan sekadar nominal. Itu adalah tembok besar yang siap meruntuhkan mimpinya menjadi sarjana pertama di keluarga.
“Kedua orang tua saya sudah lama meninggal, sejak saya masih SMP. Sedangkan eyang saya hanya sebagai buruh dengan bayaran Rp1,5 juta. Bagaimana bisa bayar uang pangkal dan UKT itu? Belum buat makan sehari-hari,” bisik Dimas lirih.
Cerita Dimas bukan cerita tunggal. Semangat mulia yang sering didengungkan pemerintah bahwa jangan ada anak Indonesia yang gagal kuliah karena masalah biaya kini sedang diuji oleh realita pahit di lapangan.
Laporan dari berbagai elemen gerakan rakyat bahkan menyoroti ada sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur prestasi yang terancam gagal kuliah akibat mahalnya UKT dan sengkarut bantuan pendidikan.
Ironi Salah Data dan Jerat Desil
Jalur prestasi yang sejatinya menjadi karpet merah bagi siswa-siswi terbaik bangsa, kini kerap berubah menjadi beban mental. Masalah terbesar bukan sekadar ketiadaan dana, melainkan sistem pendataan yang dinilai belum akurat. Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang terlempar dari daftar penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Penyebabnya seragam, nama mereka tercatat dalam kategori desil tinggi (dianggap mampu) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kondisi karut-marut ini memantik perhatian serius dari Senayan. Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., dengan vokal mengkritik tajam masalah akurasi data kemiskinan ini. Saat turun langsung ke lapangan, politisi perempuan ini menemukan sendiri kasus nyata di mana anak dari keluarga miskin gagal mengklaim hak bantuan pendidikannya.
“Persoalan validitas data ini serius. Jika salah data, hak warga tidak mampu menjadi tidak terpenuhi,” tegas Reni Astuti saat menyoroti ketimpangan tersebut.
Menurut Reni, ketidaksinkronan data birokrasi di tingkat bawah telah menjebak anak-anak berprestasi ke dalam zona abu-abu. Mereka tidak cukup kaya untuk membayar UKT reguler, tetapi sistem menganggap mereka terlalu “mampu” untuk menerima bantuan negara.
Melihat ribuan mahasiswa berada di ujung tanduk, Reni Astuti tidak tinggal diam. Di tingkat legislatif, ia terus mendesak evaluasi total dan mendorong perluasan akses kuota beasiswa, termasuk mendorong jatah KIP Kuliah untuk kampus-kampus yang melayani masyarakat pekerja.
Beliau bahkan kerap turun tangan langsung memberikan beasiswa pribadi secara spontan demi menyelamatkan masa depan mahasiswa yang ditemuinya di lapangan, serta mengupayakan kuota tambahan melalui KIP Kuliah jalur aspirasi.
Di sisi lain, solidaritas komunitas di berbagai kampus juga mulai bergerak. Gerakan advokasi mahasiswa mendirikan posko pengaduan untuk membantu adik-adik angkatan mengajukan sanggahan UKT, bernegosiasi dengan pihak rektorat, hingga mencarikan donatur swasta.
Beberapa universitas pun mulai melonggarkan kebijakan dengan menyediakan opsi cicilan tanpa bunga atau penundaan pembayaran sebagai katup penyelamat instan.
Bagi Dimas dan puluhan ribu anak bangsa lainnya, perjuangan menembus bangku kuliah kini harus dilewati dengan mengetuk pintu-pintu birokrasi, membawa berkas slip gaji orang tua dan foto rumah, berharap ada hati yang terketuk.
Slogan “Jangan Ada Anak Indonesia Gagal Kuliah karena Masalah Biaya” tidak boleh hanya menjadi pemanis dalam teks pidato pejabat publik. Ia harus mewujud dalam sistem pendataan yang presisi, transparan, dan berpihak pada mereka yang berprestasi namun tidak berdaya secara ekonomi. Karena pada akhirnya, masa depan dan kecerdasan bangsa ini tidak boleh digadaikan oleh selembar kuitansi. (Hasan N Rahmad)
