JAKARTA, (JurnalBerita.id) – “Tidak boleh ada anak bangsa mengubur mimpinya karena biaya”. Kalimat tegas ini bukan sekadar slogan belaka, melainkan sebuah ikrar nyata yang terus disuarakan oleh Dr. Reni Astuti, S.Si.,M.PSDM politisi yang dikenal vokal mengawal isu keadilan sosial dan pendidikan di akar rumput.
Di tengah bayang-bayang mahalnya biaya pendidikan tinggi dan ancaman putus sekolah yang masih menghantui wilayah urban, komitmen ini menjadi angin segar sekaligus pengingat keras bagi pemangku kebijakan.
Bagi Reni, pendidikan adalah hak fundamental yang tidak boleh dinegosiasikan oleh tebal tipisnya dompet orang tua.
“Tidak boleh ada anak bangsa yang mengubur mimpinya karena masalah biaya” kalimat tegas ini sebuah ikrar nyata yang terus disuarakan oleh Reni Astuti, politisi Fraksi PKS yang dikenal vokal.
Bagi sebagian orang, mimpi kuliah atau melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi mungkin dianggap sebagai kemewahan. Namun, bagi Reni Astuti, mimpi tersebut adalah motor penggerak perubahan nasib sebuah keluarga.
“Anaknya kuli bangunan, penghasilan orang tuanya Rp1,2 juta karena tidak menentu. Kemudian rumahnya 3,5×6 meter. Dengan kondisi yang menurut saya setelah melihat langsung sangat tidak layak, dia mendapatkan UKT sebesar Rp4,5 juta, sehingga mereka harus berutang,” ungkap Reni Astuti.
Pendidikan sebagai elevator sosial, akses pendidikan yang merata dipercaya mampu memutus mata rantai kemiskinan struktural di perkotaan.
Hak konstitusional yang mutlak, setiap anak memiliki hak yang sama untuk berkembang tanpa perlu cemas akan tagihan administrasi sekolah.
Investasi masa depan, mengamankan kuota beasiswa bagi warga miskin bukan pengeluaran instan, melainkan investasi jangka panjang negara.
Slogan tidak akan mengubah nasib jika tidak diturunkan ke dalam kebijakan konkret. Di lapangan, perjuangan untuk memastikan tidak adanya anak yang “patah tumbuh” akibat kendala finansial ini diwujudkan melalui pengawalan anggaran yang ketat.
Optimalisasi beasiswa daerah, mendorong intervensi APBD untuk menyisir anak-anak berprestasi namun terkendala biaya agar mendapatkan bantuan penuh.
Integrasi KIP dan Program Lokal, memastikan sinkronisasi data kemiskinan agar bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Advokasi kasus per kasus, dengan membuka pintu aduan bagi orang tua murid yang ijazah anaknya tertahan atau terancam putus sekolah akibat tunggakan administrasi.
Perjalanan menuju pendidikan yang benar-benar gratis dan inklusif memang masih panjang. Namun, selama api komitmen untuk menjaga mimpi-mimpi anak bangsa ini terus menyala di ruang-ruang parlemen dan kebijakan, harapan itu akan selalu ada bagi mereka yang berada di garis kemiskinan. (Hasan N Rahmad)
