JAKARTA, (JurnalBerita.id) — Di tengah gemuruh konsolidasi kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebuah kegaduhan politik sempat mampir di pelataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah partai koalisi pemerintah mulai “gerah” dengan posisi PDI Perjuangan yang dianggap tidak mau buru-buru melompat ke gerbong kekuasaan, namun juga enggan mendeklarasikan diri sebagai musuh frontal.
“Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja. Jangan bersikap abu-abu,” sentil Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pertengahan Juni lalu.
Kritikan senada dilemparkan elite NasDem hingga Demokrat, menuntut ketegasan sikap dari partai pemenang Pemilu Legislatif tersebut.
Namun, bagi Megawati Soekarnoputri, politik bukanlah hitam-putih papan catur yang bisa dipaksa dalam polarisasi “blok-blokan“. Lewat surat internal partai yang bocor ke publik pada Rabu (08/07/2026), sang putri proklamator menegaskan jawaban resmi.
PDIP memilih jalan sebagai partai penyeimbang. Meruntuhkan Mitos “Abu-Abu” Tuduhan abu-abu jamak dialamatkan ke PDIP karena manuver mereka yang dianggap bermain dua kaki.
Di satu sisi, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tetap cair berkomunikasi dengan Prabowo. Di sisi lain, kader-kader banteng di parlemen kerap memberikan lampu hijau bagi program strategis pemerintah, seperti anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan revisi UU TNI.
Bagi pengamat, ini adalah anomali. Namun bagi PDIP, ini adalah bentuk rasionalitas.
“Jelas tidak abu-abu,” tangkis Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen.
Senada dengan Puan, Ganjar Pranowo sempat menyindir balik para pengkritik.
Menurutnya, yang sebenarnya abu-abu adalah mereka yang pindah haluan politik hanya demi mengemis kursi jabatan, bukan karena kesamaan ideologi dan prinsip kebijakan.
Landasan Teori Responsible Opposition
Dalam surat edaran bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026, Megawati menyelami akar tata negara Indonesia.
Ia memaparkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut tanah air secara konstitusi tidak mengenal istilah oposisi formal layaknya sistem parlementer di Barat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keberlangsungan eksekutif tidak disandera oleh mayoritas suara parlemen.
Menariknya, Megawati menukil pemikiran sosiolog politik terkemuka, Giovanni Sartori, lewat bukunya Parties and Party Systems (1976).
Ia memperkenalkan konsep responsible opposition sebuah peran oposisi yang bertanggung jawab. Artinya, PDIP di bawah pemerintahan Prabowo tidak akan mempraktikkan politik asal beda atau asal tolak.
Tugas utama mereka adalah menjalankan checks and balances. Jika program pemerintah berpihak pada rakyat, PDIP berada di garda depan untuk mendukung.http://jurnalberita.id
Namun, jika kebijakan tersebut melenceng dari konstitusi atau mengarah pada pemusatan kekuasaan, riak kritik tajam dipastikan akan menggema dari Senayan.
Pilihan menjadi penyeimbang bukanlah jalan yang populis. “Jalan sunyi” ini membuat PDIP harus rela berada di luar lingkaran empuk kekuasaan eksekutif kabinet.
Namun, Megawati menegaskan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab historis.
“Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat,” tulis Megawati dalam maklumatnya.
Kini, bola panas berada di tangan kader banteng di DPR. Publik akan menguji, apakah posisi “penyeimbang” ini benar-benar menjadi pengawal konstitusi yang taringnya ditakuti, atau sekadar tameng retorika untuk meredam kritik publik.
Satu hal yang pasti, PDIP telah memilih jalurnya sendiri, tidak searah dengan koalisi, namun tidak pula sepenuhnya memusuhi pemerintah. (Hasan N Rahmad)
