SURABAYA, (JurnalBerita.id) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, mengkritik keras kinerja keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD tahun 2025 yang mencapai Rp516,896 miliar.
Kondisi tersebut dinilai kontradiktif lantaran Pemkot Surabaya diketahui masih menarik pinjaman daerah dari Bank Jatim sebesar Rp220 miliar pada tahun yang sama.
“Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang? Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan APBD,” ujar Imam saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Rabu (08/07/2026).
Soroti Rendahnya Serapan Belanja Modal
Politisi Partai NasDem ini menilai, besarnya SiLPA menjadi indikator nyata belum optimalnya penyerapan anggaran. Terbukti, realisasi belanja daerah Kota Pahlawan pada tahun 2025 hanya menyentuh angka kisaran 85 persen dari target.
Imam menyoroti mandeknya serapan pada sektor belanja modal. Padahal, anggaran tersebut bersentuhan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik untuk warga Surabaya.
“Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, maka manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat juga berpotensi tertunda,” kata Imam.
Proyek Menumpuk di Akhir Tahun Korbankan Kualitas
Lebih lanjut, Imam membeberkan kelalaian klasik birokrasi, yaitu lambatnya eksekusi program di awal tahun. Akibatnya, organisasi perangkat daerah (OPD) cenderung mengebut pengerjaan proyek menjelang tutup tahun anggaran.
Pola kerja seperti ini dinilai sangat berisiko. Selain memicu SiLPA yang membengkak akibat proyek gagal rampung, kualitas fisik infrastruktur di lapangan juga berpotensi buruk karena dikerjakan secara tergesa-gesa.
“Jangan sampai program sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun sebelumnya, tetapi pelaksanaannya justru molor,” tegasnya.
Apresiasi Prestasi, Desak Evaluasi Total
Meski melayangkan kritik tajam, Imam tetap mengapresiasi keberhasilan Pemkot Surabaya dalam sektor pembangunan sosial. Ia memuji tren positif penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, serta melonjaknya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Surabaya.
Namun, ia menegaskan prestasi tersebut tidak boleh menutupi kelemahan manajemen anggaran. Pihak legislatif mendesak Pemkot Surabaya melakukan evaluasi total dari proses perencanaan hingga eksekusi program pada tahun berjalan.
“Bagi kami, SiLPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi. Karena setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada program atau manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan warga Surabaya,” pungkas Imam. (GUN/JB01)
