“KETIKA WARGA SURABAYA MEMILIH JALUR KOMPROMI DI ATAS MEJA HUKUM”
Oleh: Hasan N Rahmad
SURABAYA, (JurnalBerita.id) – Riuh rendah suara obrolan langsung memecah keheningan di halaman Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya, Jalan Walikota Mustajab Nomor 78.
Puluhan warga duduk berjejer di kursi yang ditata rapi. Di tangan mereka, map-map jinjing plastik berisikan tumpukan kertas kusam didekap erat-erat. Ada sertifikat tanah, berkas sengketa waris, lembar investasi bodong, hingga persoalan warga lainnya.
Tempat ini dikenal warga sebagai “Rumah Aspirasi” sebuah ruang yang didesain oleh Wali Kota Surabaya, Armuji, sebagai jembatan darurat bagi mereka yang merasa aspirasinya tersumbat oleh dinding tebal birokrasi dan dinginnya pasal-pasal hukum.
Bagi sebagian besar warga yang datang, tempat ini adalah harapan terakhir. Namun bagi pengamat kebijakan, ruang ini berada di garis batas yang tipis, antara solusi kemanusiaan yang taktis dan batasan hukum formal yang kaku.
Oase Instan di Tengah Belitan Birokrasi
Bagi warga kecil seperti Sunarti (54), jalur hukum formal laksana labirin yang gelap dan mahal. Ia telah menghabiskan waktu dua tahun mencoba mengurus kejelasan status tanah tempat tinggalnya yang diklaim sepihak oleh pengembang swasta.
“Kalau pakai pengacara, uang dari mana? Mau lapor ke kantor ini-itu, dilempar sana-sini,” keluh Sunarti sambil menunjukkan berkasnya.
Cerita Sunarti berubah setelah ia melangkah ke Rumah Aspirasi. Di ruangan ini, Armuji yang akrab disapa Cak Ji, kerap memotong kompas prosedur. Melalui mediasi langsung, ia mempertemukan warga dengan pihak pengembang, lurah, hingga dinas terkait dalam satu meja.
Tak jarang, ia langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi sengketa sembari menyiarkannya di media sosial agar mendapat atensi publik secara instan.Bagi masyarakat, model eksekusi kilat ini adalah oase.
Masalah administrasi kependudukan yang macet, jaminan kesehatan yang tertahan, hingga sengketa batas tanah antar-tetangga sering kali selesai dalam hitungan jam lewat kesepakatan damai dan uang kerohiman.
Benturan Dinding Hukum dan Kewenangan
Namun, di balik efektivitas yang dipuji warga, jalan pintas ini bukan tanpa riak. Para praktisi hukum dan akademisi kerap memandang skeptis mediasi bergaya populis ini.
Sengketa privat antar-warga, terutama menyangkut hak milik tanah atau urusan perdata, secara konstitusi merupakan ranah lembaga peradilan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan otoritas eksekutif.
Ada kekhawatiran bahwa intervensi langsung pejabat publik dalam urusan perdata dapat memicu maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
“Kesepakatan di Rumah Aspirasi itu sifatnya kompromi kekeluargaan, bukan putusan hukum yang memiliki kekuatan eksekusi mutlak (inkrah),” ujar seorang praktisi hukum asal Surabaya yang enggan disebutkan namanya.
Jika salah satu pihak di kemudian hari mengingkari janji, lembar kesepakatan di atas meja mediasi tersebut bisa mentah kembali di hadapan hakim pengadilan.
Selain itu, hukum formal menuntut pembuktian dokumen yang rigid, sedangkan mediasi politik sering kali lebih mengedepankan aspek keadilan sosial dan perdamaian sesaat demi meredam gejolak di lapangan.
Menjembatani Dua Sisi Mata Uang
Rumah Aspirasi pada akhirnya berdiri sebagai simbol dari realitas psikologi hukum masyarakat kita, ketika hukum formal dirasa terlalu lambat, mahal, dan berjarak, maka figur pemimpin yang bersedia mendengarkan dan mengetuk palu solusi instan akan selalu dicari.
Bagi Armuji, ruang ini adalah pemenuhan janji politik untuk hadir di tengah kesulitan warga kota. Namun bagi sistem tata kelola pemerintahan, ini adalah alarm pengingat bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum formal di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk bisa secepat dan semudah layanan di halaman rumah dinas.
Di akhir hari, saat matahari mulai condong ke barat, map-map jinjing plastik itu mulai merapat kembali ke pelukan pemiliknya. Sebagian pulang dengan senyum lega karena mendapat kepastian, sementara sebagian lainnya harus menerima kenyataan bahwa beberapa perkara di dunia ini memang terlalu rumit untuk diselesaikan hanya dengan jabat tangan di ruang mediasi.
