SURABAYA, (JurnnalBerita.id) – Bagi sebagian orang, balai kota mungkin sekadar gedung tua dengan pilar-pilar kokoh tempat para pejabat merumuskan angka dan regulasi. Namun, di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, sudut pandang itu dipaksa runtuh.
Sebuah instruksi baru saja digulirkan dari ruang kerja orang nomor satu di Surabaya itu, jabatan bukanlah takhta, melainkan sebuah pengabdian 24 jam penuh yang wajib memprioritaskan pembelaan terhadap warga. Arahan ini bukan sekadar pemanis retorika di podium. Ini adalah sebuah ultimatum.
Eri Cahyadi secara terang-terangan memerintahkan jajarannya untuk membalik paradigma lama birokrasi yang kaku menjadi pelayan masyarakat yang taktis, solutif, dan memiliki empati tinggi.
Bagi Eri, menjadi pejabat struktural di Pemerintah Kota Surabaya berarti menyerahkan waktu, pikiran, dan tenaga seutuhnya demi kemaslahatan publik.
“Jabatan ini amanah. Kehadiran kita harus dirasakan langsung sebagai solusi oleh warga, bukan justru menambah beban mereka,” tegas Eri dalam sebuah pengarahan internal.
Ketegasan mantan Kepala Bappeko Surabaya ini bukan gertakan sambal. Ketika mendapati laporan adanya camat dan lurah yang dinilai lambat dan abai merespons keluhan di lapangan seperti yang menimpa beberapa wilayah di Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan.
Eri langsung mengambil tindakan konkret. Ia tidak ragu menerjunkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Langkah ini mengirimkan pesan yang sangat benderang ke seluruh penjuru kota, tidak ada ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap pasif.
Di bawah kepemimpinannya, balai kota, kantor kecamatan, hingga balai RW harus bertransformasi menjadi tempat “ibadah” sosial, di mana setiap ketukan pintu dari warga yang kesulitan wajib dijawab dengan solusi nyata.
Melalui instruksi ini, kompas pembangunan Surabaya dialihkan secara total ke arah akar rumput.
Eri memerintahkan jajaran dari tingkat kepala dinas hingga ketua RT/RW untuk menyusun skala prioritas berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga di kampung-kampung, bukan berdasarkan keinginan elite birokrasi.
Dalam rencana strategis jangka panjang kota, fokus anggaran kini dikunci rapat-rapat untuk menyelesaikan masalah mendasar dengan mengintegrasikan program padat karya agar warga prasejahtera memiliki penghasilan mandiri.
Membuka akses pelatihan kerja yang link-and-match dengan industri modern. Jaminan kesehatan dan keselamatan, memastikan fasilitas kesehatan merata dan pengerjaan proyek infrastruktur berjalan tanpa mengorbankan keselamatan publik.
“Setiap proyek fisik yang berjalan di jalanan Surabaya wajib diawasi ketat. Jangan sampai ada satu pun warga yang dirugikan atau celaka karena kelalaian kontraktor. Keselamatan warga adalah hukum tertinggi,” tambah Eri.
Menghidupkan Jiwa “Kota Pahlawan” apa yang sedang diupayakan di Surabaya saat ini adalah sebuah reformasi kultural dalam tubuh birokrasi.
Eri Cahyadi ingin mengembalikan marwah Surabaya sebagai Kota Pahlawan tempat di mana gotong royong dan pembelaan terhadap sesama menjadi napas kehidupan sehari-hari. Kini, bola panas berada di tangan para camat, lurah, dan kepala dinas.
Di bawah pengawasan ketat sang Wali Kota dan mata transparan dari jutaan warga Surabaya, mereka dituntut untuk membuktikan bahwa seragam cokelat yang mereka kenakan benar-benar hadir sebagai benteng pelindung bagi masyarakat. Sebab di Surabaya hari ini, membela warga bukan lagi sekadar pilihan kerja, melainkan sebuah instruksi yang tidak bisa ditawar. (Hasan N Rahmad)
