JAKARTA, (JURNALBRITA.ID) – Menembus dinding parlemen nasional bukan sekadar urusan memenangkan kursi bagi Reni Astuti. Bagi legislator perempuan dari Fraksi PKS ini, setiap langkah kaki di Gedung DPR RI Senayan adalah perpanjangan suara bagi jutaan anak Indonesia yang masih bermimpi mendapatkan fasilitas sekolah yang layak.
Sejak dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029, sosoknya menjelma menjadi salah satu “Srikandi” paling vokal di Komisi X, komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
Membawa rekam jejak panjang sebagai mantan pimpinan DPRD Kota Surabaya, Reni tidak datang ke Jakarta dengan tangan kosong. Ia membawa potret riil persoalan akar rumput: dari urusan kesejahteraan guru, karut-marut zonasi, hingga ketimpangan fasilitas pendidikan yang mencolok di berbagai daerah.
Merajut asa di beranda depan nusantara, fokus daerah 3T. Bagi Reni Astuti, tolok ukur keberhasilan pendidikan nasional tidak boleh hanya dilihat dari megahnya sekolah-sekolah di kota besar. Ujian sesungguhnya dari keadilan sosial ada pada bagaimana negara memperlakukan anak-anak di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
“Pendidikan adalah hak konstitusional. Anggaran mandatory spending sebesar 20% harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita yang berada di beranda depan Nusantara, bukan sekadar habis di pos-pos birokrasi,” tegas Reni dalam salah satu rapat kerja Komisi X.
Kegigihannya dalam menyuarakan isu pemerataan ini didorong oleh komitmennya untuk memastikan bahwa anak-anak di pedalaman Papua, kepulauan Maluku, hingga perbatasan Kalimantan mendapatkan kualitas guru dan infrastruktur yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa.
Menolak ‘Kelinci Percobaan’ dan Mengawal Kesejahteraan Guru. Sebagai srikandi parlemen, Reni dikenal sebagai sosok yang kritis namun solutif. Ketika wacana kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah daring kembali digulirkan secara luas, ia menjadi salah satu legislator yang paling tegas meminta kajian matang.
Baginya, dunia pendidikan tidak boleh dijadikan medan eksperimen yang terburu-buru karena interaksi tatap muka adalah kunci utama pembentukan karakter (character building) generasi muda.
Tak hanya fokus pada siswa, Reni secara konsisten menempatkan ‘guru sebagai pilar utama’. Dalam berbagai kunjungan kerja, ia lantang menyuarakan pembuatan peta jalan (roadmap) kesejahteraan guru, mendesak agar tidak ada lagi guru, terutama guru honorer yang menerima pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP/UMK).
Meskipun kini disibukkan dengan perumusan kebijakan berskala nasional, legislator yang meraup lebih dari 50 ribu suara di Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) ini tidak pernah lupa pulang. Di sela-sela masa reses, ia kerap turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan program bantuan negara, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), benar-benar jatuh ke tangan siswa dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran.
Melalui kombinasi antara empati seorang ibu, pengalaman birokrasi lokal yang matang dan keberanian politik di tingkat nasional, Reni Astuti terus membuktikan bahwa memperjuangkan pendidikan bukan sekadar retorika pemilu melainkan kerja kemanusiaan yang harus dikawal setiap hari. (Hasan N Rahmad/redjurnalberita@gmail.com)
