SURABAYA – Bisingnya deru suara motor dan terik matahari yang menyengat, di salah satu sudut Kampung Maspati, Surabaya, kepulan asap kopi dari cangkir-cangkir lawas menemani riuhnya obrolan warga.
Sekilas, ini hanyalah aktivitas cangkrukan biasa. Namun, di kota ini, cangkrukan adalah ruang sidang rakyat terkecil tempat di mana ideologi Pancasila dan nilai tradisional budaya Arek menyatu menjadi motor penggerak pembangunan kota.
Surabaya tidak dibangun hanya dengan beton dan baja pencakar langit. Kekuatan utama Kota Pahlawan ini justru berakar di gang-gang sempit perkampungannya. Di sinilah “Kampung Pancasila” mewujud bukan sebagai slogan yang menghiasi di papan nama, melainkan sebagai denyut nadi kehidupan sehari-hari.
Cangkrukan Khas Arek, Demokrasi Tanpa Sekat
Saat kota-kota besar lain terjebak dalam sekat-sekat individualisme, kampung-kampung di Surabaya merawat Sila Keempat Pancasila melalui tradisi rembuk warga yang egaliter. Sifat asli Arek Surabaya yang ceplas-ceplos dan apa adanya membuat komunikasi mengalir tanpa kasta.
“Di sini kalau ada masalah selokan tersumbat atau rencana kerja bakti, tidak perlu rapat formal yang kaku. Cukup bicarakan saat cangkrukan malam hari di balai RT. Semua orang, mau kerja apa saja, suaranya didengar sama rata,” ujar salah satu tokoh masyarakat di kawasan Peneleh.
Konsep musyawarah mufakat tradisional ini diadopsi secara apik oleh Pemerintah Kota Surabaya. Aspirasi pembangunan tidak lagi sekadar turun dari atas (top-down), melainkan lahir dari ruang-ruang kopi warga. Hasilnya adalah kebijakan kota yang tepat sasaran karena lahir dari rahim kebutuhan riil masyarakat kampung.
Surabaya adalah melting pot. Etnis Jawa, Madura, Tionghoa, hingga keturunan Arab hidup saling silang di ruang-ruang komunal yang rapat. Keterbatasan ruang fisik di perkampungan padat justru melahirkan kedekatan emosional yang kuat.
Di Kampung Genteng dan Ketandan, arsitektur rumah ibadah dan rumah warga yang saling berdampingan menjadi saksi bisu toleransi yang organik. Sila Ketiga Persatuan Indonesia bukan lagi teori yang dihafal anak sekolah, melainkan praktik hidup saat warga bahu-membahu menjaga keamanan lingkungan ketika perayaan hari besar keagamaan salah satu etnis berlangsung.
Semangat seduluran selawase (persaudaraan selamanya, red) menjadi perisai yang menjaga Surabaya tetap kondusif dan hangat di tengah derasnya arus modernisasi.
Gotong Royong, dari Bank Sampah hingga Jogo Tonggo
Penerapan Sila Kelima mengenai keadilan sosial di perkampungan Surabaya bermutasi menjadi gerakan ekonomi kreatif dan kepedulian sosial mandiri. Melalui sistem gotong royong, warga tidak berpangku tangan menunggu uluran tangan pemerintah.
Di berbagai sudut kampung, pos-pos Bank Sampah dikelola secara swadaya oleh ibu-ibu kader lingkungan. Sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan warga. Tidak hanya itu, tradisi jogo tonggo (menjaga tetangga, red) memastikan tidak ada satu pun warga kampung yang kelaparan atau sakit tanpa penanganan. Ketika satu keluarga mengalami kesusahan, piring-piring makanan dan bantuan materiil akan mengalir secara otomatis dari tetangga kanan dan kiri.
Surabaya hari ini membuktikan bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan identitas lokal. Dengan menjadikan perkampungan sebagai fondasi sosial, pembangunan kota memiliki jangkar yang kuat.
Ketika ideologi bangsa ditenun bersama tali tradisi, hasilnya adalah sebuah kota pahlawan yang tidak hanya maju dan tertata, tetapi juga memiliki jiwa yang hidup dalam setiap jabat tangan dan sapaan warganya di ujung gang. (Hasan N Rahmad)
