SURABAYA, (JurnalBerita.id) – Selama ini, impresi sebuah rumah dinas pejabat tinggi kerap kali identik dengan pagar besi yang menjulang tinggi, penjagaan ketat, dan kesan eksklusif yang berjarak dari masyarakat.
Namun, pemandangan berbeda kini tersaji di Jalan Porong, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Pagar rumah dinas nomor satu di legislatif Surabaya itu kini sengaja dibuka lebar, bertransformasi menjadi ruang publik yang inklusif bagi siapa saja yang ingin bersuara.
Sejak resmi dilantik menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, Syaifuddin Zuhri langsung membuat gebrakan.
Politisi senior yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini memilih meruntuhkan sekat formalitas. Ia menyulap area kediaman resminya menjadi sebuah jembatan dialog dua arah yang santai namun tetap sarat akan solusi.
“Saya berkomitmen melanjutkan kerja kerakyatan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui informasi yang berimbang,” ucapnya.
Dari Cangkrukan Kopi hingga Solusi Riil Sektor Publik
Suasana di dalam Rumdis kini rutin riuh oleh kehadiran Camat, Lurah, Ketua RW, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemuda dari berbagai wilayah kecamatan di Surabaya secara bergiliran. Tanpa ada batas meja sidang yang kaku, obrolan mengalir layaknya tradisi cangkrukan khas Arek Suroboyo.
Meski dikemas santai, isu-isu yang singgah di meja Jalan Porong merupakan urusan hajat hidup orang banyak. Berbagai persoalan riil di tingkat bawah dipreteli satu demi satu secara gamblang:
Warga dari wilayah perbatasan seperti Benowo secara langsung menyampaikan urgensi penambahan unit SMA Negeri baru. Menanggapi hal ini, Syaifuddin langsung berkoordinasi lintas sektor mengingat wewenang SMA berada di tingkat provinsi.
Kegelisahan warga terkait ketiadaan Gedung Serba Guna langsung dibahas bersama.
Pria yang kerab dipanggil Kaji Ipuk langsung mendorong pengkajian ketersediaan lahan kelurahan, dengan catatan ketat agar tidak mengganggu wilayah tangkapan air atau lahan bosem demi mencegah banjir.
Tidak hanya bagi perangkat kampung, pintu Rumdis juga ditarik terbuka untuk elemen suporter seperti Bonek untuk nonton bareng sekaligus menyatukan visi dalam menjaga kondusivitas kota.
Langkah Kaji Ipuk menjadikan rumah dinas sebagai rumah aspirasi adalah strategi taktis untuk memotong rantai birokrasi yang kerap dinilai lamban.
Dengan menghadirkan pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Camat/Lurah) di satu ruangan informal, penyelesaian masalah di tingkat bawah bisa dieksekusi dengan jauh lebih cepat dan nyata.
“Harapan saya, dengan adanya pertemuan ini, terbukalah pintu koordinasi antarwilayah yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyata agar kita bisa bersama-sama membangun Kota Surabaya yang lebih baik,” ujar Kaji Ipuk.
Gebrakan dari Jalan Porong ini menjadi bukti nyata bahwa politik tidak selalu berjarak di balik ruang sidang ber-AC. Di teras rumah dinas ini, suara rakyat jelata kini punya panggung utama yang dihormati. (Hasan N Rahmad)
