SURABAYA, (JurnalBerita.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat perluasan administrasi kependudukan digital melalui program “jemput bola” perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat permukiman warga.
Langkah inovatif ini mendapat dukungan penuh dan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, turun langsung meninjau pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman IKD di Jalan Panjang Jiwo Gang Besar Nomor 04, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Selasa (08/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini memantau jalannya pelayanan sekaligus berdialog secara interaktif dengan warga sekitar yang sedang mengurus administrasi kependudukan mereka.
Kehadiran program pelayanan langsung di tengah-tengah pemukiman dinilai sangat efektif dan menuai respons positif dari masyarakat setempat.
Salah seorang warga mengungkapkan bahwa metode jemput bola ini memangkas jarak dan waktu karena mereka tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor dinas resmi. Selain itu, pendampingan dari petugas di lapangan menjadi solusi nyata bagi kalangan warga yang belum terlalu akrab dengan teknologi gadget.
Menanggapi antusiasme masyarakat, Anas Karno menekankan bahwa esensi sejati dari transformasi digital pemerintah adalah mewujudkan inklusivitas pelayanan publik, bukan malah menciptakan sekat atau jarak baru bagi masyarakat luas.
“Digitalisasi jangan sampai bikin jarak dengan masyarakat. Jangan sampai warga yang tidak terbiasa dengan teknologi justru kesulitan. Teknologi harus membuat pelayanan semakin dekat, cepat, dan sederhana,” ujar Anas di lokasi peninjauan.
Lebih lanjut, Anas menekankan bahwa pola proaktif seperti ini menjadi jawaban penting bagi kebutuhan warga lanjut usia (lansia), masyarakat dengan keterbatasan mobilitas, serta warga yang memiliki kendala waktu akibat kesibukan kerja.
Oleh karena itu, ia mendorong agar titik pelayanan jemput bola semacam ini tidak hanya terbatas di kantor kelurahan saja, melainkan dapat terus diperluas pemanfaatannya hingga ke Balai RW maupun area strategis yang lebih dekat dengan rumah warga.
“Kalau bisa pemerintah yang mendatangi warga. Jangan selalu warga yang harus mencari pelayanan. Ketika pelayanan hadir di tengah masyarakat, manfaatnya langsung terasa,” tambahnya.
Di samping memantau program IKD, Anas Karno turut memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi pelayanan administrasi lokal lain yang digagas oleh Kelurahan Panjang Jiwo, salah satunya adalah program KUPAT MAMAH (kunjungan di tempat masalah tanah).
Menurutnya, optimalisasi inovasi pelayanan di tingkat kelurahan memegang peranan krusial dan strategis mengingat kelurahan merupakan perpanjangan tangan pemerintah kota yang berinteraksi secara langsung paling dekat dengan hajat hidup warga sehari-hari.
Ia memungkasi bahwa indikator utama kesuksesan reformasi birokrasi dan pelayanan publik bukan sekadar terletak pada kecanggihan teknologi aplikasinya, melainkan pada sejauh mana masyarakat benar-benar merasa terbantu, dimudahkan, dan merasakan kehadiran nyata negara di tengah-tengah mereka. (Hasan N Rahmad)
