SURABAYA, (JurnalBerita.id) – DPRD Kota Surabaya meminta penjelasan sejumlah instansi terkait menyusul banyaknya keluhan warga mengenai perubahan data desil kesejahteraan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Evaluasi tersebut dilakukan dengan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeko Surabaya. Persoalan utama yang dibahas adalah munculnya warga berpenghasilan rendah yang tiba-tiba tercatat dalam kelompok desil tinggi sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah, Rabu (02/09/2026).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mempertanyakan metode pendataan yang digunakan BPS. Menurutnya, sejumlah indikator dalam proses pencacahan, termasuk proximity test, penggunaan air PDAM, air galon, hingga kapasitas daya listrik, belum tentu mampu menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah keluarga secara utuh.
Ia menyebut tingkat margin of error dalam pendataan desil secara nasional berada di kisaran 23 persen. Kondisi tersebut, kata Imam, perlu menjadi perhatian serius karena kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan keluarga miskin maupun pramiskin masuk ke kelompok desil yang lebih tinggi.
“Kami meminta BPS terus meningkatkan akurasi pendataan. Ketika ada warga yang desilnya tiba-tiba naik, jangan hanya diberikan kesempatan untuk menyanggah. Harus ada penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan perubahan tersebut agar prosesnya transparan,” ujar Imam.
DPRD Kota Surabaya juga meminta Pemkot Surabaya tidak menjadikan data desil BPS sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial. Data tersebut dinilai perlu disandingkan dengan data warga miskin dan pramiskin yang selama ini dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
Dalam rapat terungkap, jumlah warga yang tercatat berada pada desil 1 sampai 5 mencapai hampir 900 ribu jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan data warga miskin dan pramiskin Surabaya yang berada di kisaran 250 ribu jiwa.
Perbedaan data tersebut menjadi perhatian DPRD karena dikhawatirkan berdampak terhadap berkurangnya jumlah warga yang bisa memperoleh bantuan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan
Imam bahkan mengungkap contoh kasus seorang siswa SMKN dari keluarga kurang mampu yang tercatat berada pada desil 4. Kondisi itu membuat siswa yang merupakan anak penjual nasi tersebut belum mendapatkan bantuan. Karena keterbatasan ekonomi, ia disebut masih menggunakan seragam SMP lantaran keluarganya belum mampu membeli seragam sekolah baru.
“Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Jangan sampai persoalan administrasi dalam penentuan desil justru membuat hak masyarakat untuk memperoleh bantuan dari negara menjadi hilang,” tegasnya.
Terkait kemungkinan bertambahnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD mendorong Pemkot Surabaya mempertimbangkan perluasan cakupan intervensi bantuan hingga kelompok desil yang lebih tinggi apabila kemampuan fiskal daerah memungkinkan.
Imam juga menyinggung arah kebijakan belanja daerah. Menurutnya, pemerintah kota perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan, tidak semata-mata mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik berskala besar.
“Surabaya adalah kota besar dengan kemampuan anggaran yang cukup. Jangan sampai untuk membiayai infrastruktur fisik kita mampu berutang, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menangani kemiskinan justru tidak menjadi prioritas. Kalau kemiskinan tidak ditangani secara serius, dampaknya bisa merembet pada persoalan sosial, termasuk potensi meningkatnya kriminalitas di Surabaya,” pungkasnya. (GUN/JB01)
