Politik
Beranda » Berita » Tensi Politik DPC PDIP Surabaya Terus Memanas, Pengamat: Ketua Partai Harus dari Lingkaran Risma

Tensi Politik DPC PDIP Surabaya Terus Memanas, Pengamat: Ketua Partai Harus dari Lingkaran Risma

Kantor DPC PDIP Kota Surabaya (*Istimewa/dokumen)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Memanasanya tensi politik internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya hingga kini masih menjadi sosorotan publik. Yordan M. Batara Goa, selaku Pelaksana Tugas (PLt) dinilai belum cakab dalam meredam konflik internal partai, kondisinyapun terus memanas.

Yordan M Batara Goa sejak ditunjuk sebagai PLt Ketua DPC PDIP Kota Surabaya melalui SK DPP Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 (30 April 2025) yang lalu, diharapkan mampu menyatukan faksi-faksi ditubuh internal DPC PDIP Surabaya. Hingga jelang berakhirnya masa tugasnya, akhir bulan Juli ini, ketegangan para elit DPC justru makin memanas tensinya.

Salah satunya, konflik internal dari kader PDIP Surabaya Achmad Hidayat yang sempat menantang Wakil Wali Kota Surabaya hingga nyaris bakar diri di depan Kantor DPC, Jalan Setail, pada Jumat (18/07/2025) lalu.

Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, menilai pergantian Plt harus menjadi bagian dari konsolidasi strategis menjelang agenda politik 2029. Menurutnya, dibutuhkan figur yang tak hanya loyal, tapi juga punya pengaruh kuat di tingkat lokal dan nasional.

“Kalau partai ingin menyelesaikan konflik dengan elegan, maka Plt pengganti harus datang dari lingkaran terdekat Bu Risma. Sosok yang punya legitimasi moral dan simbolik di akar rumput,” kata Bimo, seperti dikutip dari Selalu.id, Minggu (20/07/2025).

DPP PDIP Tunjuk Syaifuddin Zuhri Sebagai Ketua DPRD Surabaya Menggantikan Alm Adi Sutarwijono

Meski begitu, ia menilai peluang Risma sendiri untuk turun langsung jadi Plt cukup kecil. Sebab, akan muncul resiko persepsi bahwa PDI Perjuangan kekurangan kader lokal yang mampu menyelesaikan konflik internal sendiri.

“Kalau Bu Risma yang turun, justru akan memunculkan kesan PDIP kehabisan kader lokal yang mumpuni. Padahal, kaderisasi seharusnya jadi kekuatan utama partai,” jelasnya.

“Jika partai menunjuk internal yang memiliki rekam jejak, dia harus bisa diterima lintas faksi dan mampu meredam ketegangan di tubuh partai,” tambahnya.

Dalam konteks regenerasi, Bimo menyebut beberapa tokoh potensial seperti Fuad Bernardi, putra Risma, hingga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Keduanya punya kans untuk menggantikan Yordan sebagai ketua DPC PDI Perjuangan difinitif. Keduanya dinilai punya kekuatan berbeda yang bisa diandalkan.

“Kalau dilihat dari empat aspek utama dukungan DPP, akses ke pusat, pengaruh lokal, dan kemampuan meredam konflik, Mas Fuad dan Pak Eri adalah dua nama yang menonjol,” ujarnya.

Audiensi Paguyuban Pedagang Unggas Di Komisi B Menyuarakan Kekhawatirannya Atas Rencana Pembagunan Oleh Perseroda Pasar Surya

Fuad disebut memiliki kedekatan dengan elite partai, termasuk Megawati Soekarnoputri, dan dinilai lebih diterima oleh faksi akar rumput. Sementara Eri, sebagai wali kota aktif, memiliki posisi struktural yang kuat meski dinilai enggan merangkap jabatan.

“Pak Eri ini punya pengaruh besar, tapi dari sisi kesediaan sepertinya tidak terlalu berminat. Itu bisa jadi pertimbangan DPP juga,” jelas Bimo.

Bimo menekankan, siapa pun sosok yang ditunjuk harus mampu menjembatani konflik internal yang masih berjalan. “Bukan soal dekat atau tidak dengan Bu Risma, tapi siapa yang bisa konsolidasikan partai secara utuh,” tegasnya.

Hal Senada juga disampaikan pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menyebut posisi Ketua DPC PDIP Surabaya bukan sekadar jabatan struktural, melainkan kursi strategis yang sangat diperebutkan.

“Surabaya ini barometer politik nasional dan benteng kehormatan PDIP. Jadi siapa pun yang ditunjuk pasti melalui pertimbangan sangat ketat,” ucapnya.

Politisi PSI, William Wirakusuma Dukung Larangan Pelajar SMP Bawa Kendaraan Ke Sekolah

Surokim juga menyoroti masih besarnya pengaruh Risma dalam dinamika PDIP Surabaya, meski ia tak lagi menjabat secara struktural.

“Kalau bukan Bu Risma langsung, pasti orang kepercayaannya. Tapi tetap akan dikunci oleh keputusan DPP dan DPD,” pungkasnya. (*JB01/Selalu.id)