SURABAYA, (JurnalBerita.id) – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, meminta seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan untuk aktif bersinergi mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung di Kota Pahlawan.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor krusial karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah dalam jangka panjang.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya tersebut menegaskan bahwa hasil sensus tidak sekadar menjadi dokumen statistik, melainkan acuan utama pemerintah dalam menentukan berbagai program ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil di lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” ujar Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/06/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar ratusan ribu unit usaha non-pertanian di Surabaya. Mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.
Menurut Anas, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha. Mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), penyediaan pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal yang lebih tepat sasaran agar UMKM semakin berdaya.
Menanggapi masih adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat, Anas memastikan seluruh data yang diberikan oleh responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak akan diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegasnya.
Ia berharap seluruh warga dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang akurat sebagai fondasi pembangunan serta penguatan ekonomi daerah dalam satu dekade mendatang.
BPS Surabaya Sasar Seluruh Skala Usaha
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa pada gelaran sensus tahun ini pihaknya menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga UMKM.
Ia memaparkan, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata secara menyeluruh.
“Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil,” beber Arrief.
Arrief mengungkapkan bahwa pada pergerakan tahap awal, petugas di lapangan telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro di seluruh wilayah Surabaya. (JB01)
