SURABAYA, (JurnalBerita.id) — Suara deru mesin mobil dinas tua yang biasa memadati area parkir kantor pemerintahan kini perlahan berganti senyap. Di sudut halaman, puluhan mobil dinas konvensional berbaris rapi, bukan untuk mengantar pejabat berdinas, melainkan menunggu ketukan palu lelang.
Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengambil keputusan besar dengan menjual aset lama dan bermigrasi penuh ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Langkah radikal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Benarkah kebijakan ini murni demi efisiensi anggaran, atau sekadar tren pelestarian lingkungan yang mahal di awal?
Bagi sebuah pemerintah daerah, merawat ratusan armada kendaraan dinas berbahan bakar bensin adalah pos pengeluaran yang melelahkan. Semakin tua usia kendaraan, semakin “haus” ia meminum bensin dan semakin sering ia masuk bengkel.
Data di lapangan menunjukkan perbandingan finansial yang sangat kontras. Untuk menempuh jarak 100 kilometer, sebuah mobil bensin rata-rata membutuhkan biaya operasional sekitar Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk membeli BBM.
Bandingkan dengan mobil listrik. Dengan jarak tempuh yang sama, daya baterai yang dihabiskan hanya berkisar antara 15 hingga 20 kWh. Jika dirupiahkan, Pemkot hanya perlu membayar sekitar Rp21.000 hingga Rp34.000.
“Efisiensi energinya bisa menghemat kantong daerah hingga 50 sampai 75 persen per bulan. Ini angka yang sangat signifikan jika dikalikan dengan jumlah total armada yang beroperasi setiap hari,” ujar seorang pengamat kebijakan publik lokal.
Secara regulasi, penghematan ini juga terlihat dari pagu anggaran tahunan. Standar biaya perawatan mobil dinas bensin pejabat dinas bisa menembus angka Rp42 juta per unit setiap tahunnya. Sementara untuk kendaraan listrik, negara hanya perlu menganggarkan sekitar Rp10 juta hingga Rp11 juta saja karena komponen mesin yang bergerak jauh lebih sedikit.
Dari Lelang Hingga Sistem Sewa
Membeli mobil listrik baru secara tunai tentu akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara instan, mengingat harga pasarannya yang masih relatif tinggi. Di sinilah Pemkot menerapkan strategi transisi yang cerdik.
Pertama, kendaraan bensin yang ada dilego melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil bersih penjualan aset ini tidak menguap begitu saja, melainkan langsung disuntikkan kembali ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, untuk pengadaan unit listriknya, Pemkot mulai melirik skema sewa (leasing) jangka panjang pihak ketiga ketimbang membeli hak milik. Melalui skema sewa, Pemkot berhasil melompati jebakan capital expenditure (belanja modal) yang besar di awal.
Nilai penyusutan harga mobil (depresiasi) yang tinggi serta risiko penggantian baterai yang mahal di masa depan sepenuhnya menjadi urusan penyedia jasa sewa, bukan beban pemerintah.
Meski di atas kertas proyeksi finansialnya sangat menggiurkan, transisi total ini bukan tanpa batu sandungan. Ada area abu-abu (blind spot) yang harus dihadapi di lapangan.
Hingga saat ini, efisiensi optimal baru menyentuh kendaraan administratif seperti mobil sedan, MPV, atau sepeda motor operasional petugas lapangan. Untuk armada pelayanan berat seperti truk pengangkut sampah atau mobil pemadam kebakaran, teknologi listrik yang mumpuni dengan harga rasional masih sangat terbatas. Sektor-sektor vital ini mau tidak mau masih harus bergantung pada bahan bakar konvensional.
Selain itu, birokrasi penghapusan aset negara terkenal rumit. Jika proses lelang sepi peminat atau berjalan lambat, otomatis proses transisi energi ini akan tersendat, membuat kendaraan tua telanjur mangkrak dan nilainya semakin menyusut.
Menuju Babak Baru Pemetaan Kota
Langkah Pemkot melakukan lelang massal ini bukan sekadar urusan ganti mesin. Ini adalah pernyataan sikap tentang bagaimana tata kelola keuangan daerah modern seharusnya dijalankan, adaptif, hemat, dan berwawasan masa depan.
Saat palu lelang diketuk dan mobil-mobil bensin itu berpindah tangan ke pemilik baru, Pemkot sedang memulai babak baru. Sebuah era di mana kesenyapan di jalan raya berarti riuhnya penghematan bagi kas daerah. (Hasan N Rahmad)
