SURABAYA, (JurnalBerita.id) – Di balik megahnya gedung Graha Sawunggaling dan riuhnya pusat pelayanan publik Kota Pahlawan, tersimpan sebuah transformasi birokrasi yang sunyi namun menghentak Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, baru saja mengambil sumpah jabatan 57 pejabat baru.
Momentum pelantikan ini bukan sekadar seremoni serah terima jabatan biasa, melainkan genderang perang terhadap zona nyaman aparatur sipil negara (ASN). Lewat kebijakan penyegaran berkala, Eri Cahyadi menetapkan aturan main baru yang memicu adrenalin. Evaluasi total performa pejabat wajib dilakukan setiap enam bulan (per semester).
Bagi para pejabat eselon di Surabaya, kursi struktural kini terasa lebih panas dari biasanya. Kontrak kinerja bukan lagi sekadar dokumen formalitas yang menumpuk di meja kerja.
Eri Cahyadi menegaskan bahwa loyalitas utama seorang pejabat adalah kepada warga, bukan kepada kepala daerah. Dalam aturan main yang ketat ini, rapor merah selama evaluasi semesteran membawa konsekuensi instan.
“Dalam waktu 6 bulan target tidak tercapai, saya harap jenengan sebelum saya turunkan, mengundurkan diri. Jangan hanya mengambil strukturalnya, tapi waktu, pemikiran, dan fisik Anda bukan untuk warga,” ujar Eri Cahyadi tegas di hadapan jajarannya.
Ketegasan ini dibuktikan dengan perombakan jajaran dinas vital. Posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini dinakhodai oleh M. Fikser, sementara Achmad Zaini digeser untuk mengemban amanah sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Dinas Perhubungan hingga Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada juga kini diisi oleh wajah-wajah definitif yang siap diuji dalam rentang waktu enam bulan ke depan.
Bergerak Cepat Menembus Batas Balai RW
Mekanisme evaluasi per semester ini dirancang berbasis system merit dan capaian riil di lapangan, menjauhkan birokrasi dari praktik transaksional maupun kedekatan personal. Indikator keberhasilan seorang pejabat diukur dari seberapa peka mereka terhadap jeritan warganya.
“Janganlah tidur kalau jadi pejabat. Ada warga yang tidak bisa makan, masa pejabat bisa tidur,” cetus Eri.
Target evaluasi enam bulanan ini difokuskan pada problem-problem akar rumput yang krusial.
Pejabat wajib turun langsung memastikan akurasi data intervensi sosial.Menekan angka tengkes melalui efektivitas program di tingkat Kampung Pancasila.
Penuntasan proyek saluran air penahan banjir dan pembenahan pedestrian. Melalui ritme evaluasi berkala yang ketat ini, Kota Surabaya sedang mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri, di Kota Pahlawan, jabatan adalah pengorbanan waktu dan pikiran sepenuhnya untuk rakyat, atau siap-siap tergusur oleh roda penyegaran organisasi. (Hasan N Rahmad)
