SURABAYA, (JurnalBerita.id) – Perumda Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat pada pertengahan November 2026. Setelah sebelumnya dikritik akibat kualitas air yang sempat keruh dan berbusa, kini BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya tersebut dipertanyakan transparansinya menyusul beredarnya surat pemberitahuan penyesuaian tarif yang minim informasi.
Sejumlah pelanggan mengeluhkan surat edaran yang disebarkan pihak PDAM sejak Jumat (13/11/2026) karena tidak mencantumkan rincian besaran kenaikan dalam rupiah maupun persentase.
Dalam surat yang merujuk pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 itu, pelanggan hanya diberitahu mengenai pemindahan kelompok tarif seperti dari Kelompok Pelanggan I ke Kelompok Pelanggan II dan diminta mengecek besaran tarif secara mandiri melalui laman resmi perusahaan.
Kebijakan komunikasi tersebut memicu kebingungan di kalangan warga, khususnya pelanggan rumah tangga kecil dan lanjut usia yang kesulitan mengakses layanan daring.
“Kami terima surat, isinya katanya mau pindah kelompok. Tapi kami tidak tahu besok bayarnya jadi berapa. Naik Rp 5.000, Rp 20.000, atau Rp 50.000? Tidak ada tulisannya,” ujar salah seorang pelanggan yang menerima surat edaran tersebut.
Di sisi lain, persoalan teknis distribusi air bersih juga masih membayangi pelayanan PDAM dalam dua pekan terakhir. Sepanjang awal hingga pertengahan November 2026, pengerjaan perbaikan kebocoran jaringan pipa di beberapa titik, seperti Jalan Gembong Viaduk hingga kawasan Surabaya Timur, sempat membuat aliran air pelanggan mengecil dan terhenti sementara.
Warga juga terus mempertanyakan konsistensi aliran air serta kecepatan distribusi bantuan air tangki gratis saat terjadi gangguan mendadak.
Rentetan keluhan operasional dan komunikasi publik ini menjadi ujian berat bagi jajaran direksi PDAM Surya Sembada periode 2026–2029 yang dipimpin Direktur Utama Tias Alvin Papatria. Sejak pelantikan direksi pada Agustus 2026 lalu, kalangan legislatif di DPRD Kota Surabaya telah mengingatkan agar manajemen baru mampu menata struktur tarif secara adil sekaligus memprioritaskan kualitas pelayanan publik.
“Tiga direksi baru Perumda PDAM Surya Sembada adalah perusahaan profit monopoli yang bisa menentukan tarif, seperti tarif sosial maupun tarif komersial kategori warga yang mampu,” kata Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, saat menyoroti penetapan direksi baru beberapa waktu lalu.
Sementara itu, dalam publikasi resminya di laman PAM Surya Sembada, manajemen menegaskan komitmennya untuk memperluas akses air bersih bagi warga Surabaya, termasuk melalui program diskon dan gratis biaya pemasangan sambungan baru bagi pelanggan berdaya listrik 450 watt sepanjang bulan November 2026.
Hingga Minggu (15/11/2026), masyarakat masih menantikan penjelasan terbuka dan rincian simulasi tagihan dari manajemen PDAM Surya Sembada agar kebijakan penyesuaian kelompok tarif tidak memicu keresahan di tingkat pelanggan. (Hasan N Rahmad)

