SURABAYA,(JurnalBerita.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna pada Selasa (10/11/2026), yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Anggaran tahun depan difokuskan untuk mempercepat pembangunan daerah, memperkuat layanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi seluruh anggota DPRD atas masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan bersama.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” ujar Eri.
Ia menegaskan bahwa APBD 2027 dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi warga. Fokus utamanya adalah menekan angka kemiskinan, prevalensi stunting, tingkat pengangguran terbuka, serta ketimpangan ekonomi atau gini rasio.
“Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan,” tambahnya.
Rincian Struktur APBD 2027
Berdasarkan dokumen struktur anggaran yang disepakati, postur APBD Kota Surabaya 2027 memiliki rincian sebagai berikut:
• Pendapatan Daerah (Rp11,1 Triliun): Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
• Belanja Daerah (Rp12,6 Triliun): Alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun. Sisanya dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.
Penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp1,7 triliun, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.
Dari skema tersebut, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0. (Hasan N Rahmad)
