JAKARTA, (JurnalBerita .id) – Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas) terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah II Itjen Kemenimipas, Ian Fidihanto Markos, S.H., M.Si., melalui serangkaian pembinaan integritas, pengendalian gratifikasi, serta peninjauan langsung satuan kerja keimigrasian dan pemasyarakatan di berbagai daerah.
Dalam berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi di tingkat kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis (UPT), Ian F. Markos menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik. Menurutnya, jajaran Inspektorat Jenderal tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis bagi satuan kerja.
“Inspektorat Jenderal hadir menjalankan fungsi sebagai Quality Assurance, Consulting Partner, Early Warning System, serta Guardian of Integrity. Pimpinan di setiap satuan kerja harus menjadi teladan dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel guna mencegah praktik gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun konflik kepentingan,” tegas Ian dalam arahannya.
Selain penguatan budaya antikorupsi, pengawasan yang dilakukan Wilayah II juga mencakup evaluasi akuntabilitas pelaporan keuangan, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), serta penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Ian menilai bahwa pengawasan yang efektif dan sistematis menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Sejak dilantik sebagai Inspektur Wilayah II pada Mei 2025, pria yang memiliki rekam jejak panjang di bidang keimigrasian ini aktif melakukan monitoring lapangan—mulai dari pemeriksaan standar fasilitas pelayanan publik, kesiapan sarana dan prasarana, hingga memastikan kepatuhan pegawai terhadap standar operasional prosedur di lingkungan Kemenimipas.
Melalui langkah preventif dan pengawasan berkelanjutan ini, Itjen Kemenimipas berharap seluruh jajaran keimigrasian dan pemasyarakatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga marwah institusi sebagai garda terdepan pelayanan dan penjaga gerbang negara. (Hasan N Rahmad)

