SURABAYA, (JURNALBERITA.ID) – Masih ingatkah kita dengan drama kelangkaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) beberapa tahun lalu. Atau dompet yang menebal bukan karena uang, melainkan karena penuh dengan tumpukan kartu fisik administrasi.
Di Kota Surabaya, pemandangan konvensional seperti itu perlahan mulai digeser masuk ke kotak sejarah. Kota Pahlawan tengah melesat menuju era baru. Era di mana identitas diri berada sepenuhnya di dalam genggaman layar smartphone.
Langkah berani menuju ekosistem kota digital (smart city) ini bukan tanpa modal. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja mencatat capaian luar biasa. Perekaman KTP-el di kota ini telah menembus angka 99,68 persen, atau setara dengan 2,247 juta jiwa dari total 2.254.680 penduduk wajib KTP.
Capaian rekor inilah yang kini dijadikan modal utama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya untuk menggenjot akselerasi beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Selain mengejar target perekaman hingga 100 persen, fokus utama kami saat ini adalah mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga mencapai target 40 persen pada tahun ini,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Jumat (05/06/2026).
Aplikasi Lahir, Fotokopi Belum Tersingkir
Saat ini, realisasi aktivasi IKD di Kota Pahlawan telah menyentuh angka sekitar 32 persen. Melalui aplikasi IKD di ponsel pintar, masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan secara langsung tanpa perlu membawa kartu fisik di dalam dompet.
Transformasi ini diproyeksikan bakal memangkas birokrasi konvensional secara masif. Ke depan, warga Surabaya tidak perlu lagi direpotkan dengan urusan legalisasi dokumen fisik atau menyetor fotokopi KTP saat mengurus layanan publik. Pemkot Surabaya berkomitmen penuh mewujudkan layanan yang paperless, cepat, aman, dan efisien.
Meskipun menawarkan kepraktisan yang menggiurkan, transisi menuju KTP Digital di lapangan ternyata masih membentur tembok realitas. Hambatan paling mencolok yang dirasakan warga Surabaya saat ini adalah belum siapnya ekosistem instansi pendukung.
Banyak lembaga perbankan, rumah sakit, hingga instansi swasta yang belum memiliki alat pemindai (scanner) QR Code khusus IKD. Akibatnya, muncul situasi paradoks di tengah masyarakat. Warga sudah bersusah payah melakukan migrasi data ke aplikasi ponsel, namun saat mengurus administrasi di lapangan tetap diminta menyetor lembaran fotokopi KTP fisik.
Selain itu, ketergantungan mutlak pada daya baterai ponsel dan sinyal internet menjadi titik lemah baru. Ketika ponsel pintar milik warga kehabisan daya (lowbat) atau berada di area blank spot, akses terhadap identitas diri praktis terputus total.
Proteksi Keamanan Tingkat Tinggi
Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait isu keamanan siber (cyber security), Pemkot Surabaya memastikan bahwa aspek perlindungan data pada aplikasi IKD diproteksi dengan ketat. Sistem IKD nasional yang diterapkan di Surabaya telah dilengkapi dengan fitur proteksi mutakhir.
Pertama, terdapat Teknologi Verifikasi Biometrik. Sistem ini berbasis pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan akses hanya dilakukan oleh pemilik sah. Kedua, diterapkan Sistem Enkripsi Data yang kuat untuk menjamin seluruh data kependudukan aman dari potensi penyalahgunaan pihak luar.
Guna memastikan transisi digital ini berjalan mulus dan inklusif, Disdukcapil Surabaya juga terus mengoptimalkan pelayanan jemput bola di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga membuka stan khusus di area publik. Targetnya jelas, membawa seluruh lapisan masyarakat Surabaya siap menyambut masa depan yang serba digital. (Hasan N Rahmad)
