JURNALBERITA – SURABAYA, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron agar pemerintah kota (Pemkot) Surabaya bisa memaksimalkan perencanaan pembangunan rumah susun (Rusun). Dirinya mendorong supaya Pemkot memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memaksimalkan padat karya atas lahan tambak.
“Jangan hanya urusan Rusun melulu, bagaimana ekonomi MBR supaya meningkat,” ucap Buchori di ruang Komisi C, Kamis (02/06/22).
Namun demikian, ia mengaku bersyukur akan terobosan Pemkot yang menggalakkan program ‘Rumah Padat Karya’ dimana program tersebut memanfaatkan lahan tidak produktif dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat.
“Saya sepakat sekali dengan lahan-lahan yang ada untuk dimanfaatkan,” kata politisi gaek PPP Kota Surabaya ini.
Menurut Buchori, Padat Karya merupakan pemanfaatan lahan untuk dikelola supaya menghasilkan. Ia menjelaskan, saat ini Pemkot menyediakan lahan sekitar 200 hektar
“Awalnya tambak (lahan) itu tidak berfungsi, lalu bagaimana dikelola untuk difungsikan. Dipadat karyakan jadi menghasilkan,” paparnya.
Disebutkan, bila lahan yang dikelola masyarakat menghasilkan. Niscaya memantik banyak orang mengelolanya. Tidak hanya itu, masyarakat yang awalnya MBR, bahkan yang tidak punya penghasilan, akhirnya jadi berpenghasilan.
Dengan punya penghasilan, menurutnya akan mencerdaskan masyarakat. “Orang jadi pintar, orang asalnya ekonominya enggak jalan, jadi jalan. Awalnya enggak bisa menyekolahkan anak, akhirnya bisa menyekokahkan,” jelas Buchori Imron.
Ia menegaskan, dengan padat karya income Pemkot akan bertambah. Bila PAD naik, semakin banyak program yang bisa dikerjakan. Lalu menjadikan Kota Surabaya bisa bersaing dengan kota besar di dunia.
“Makanya saya sepakat dipadat karyakan. Kalau umpannya Rusun Itu sudah tertampung. Tapi orang itu enggak punya kerjaan, tentu terdapat problem sosial lagi,” tutur Buchori Imron.
Maka, sambung Buchori bagaimana caranya supaya warga berhapengsilan, di antaranya dengan menciptakan lapangan kerja dengan padat karya itu.
“Melalui pemanfaatan lahan-lahan Pemkot yang tidak produktif kemudian diproduktifkan,” tutupnya.(*JB01)
