Hal ini ia sampaikan di sela-sela rangkaian Reses Sidang III Masa Persidangan I Tahun 2026 yang digelar di Balai RW 02, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Sukadar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak boleh lagi menyamaratakan alokasi anggaran pembangunan di setiap kelurahan. Menurutnya, kelurahan yang memiliki luasan wilayah besar dan jumlah Rukun Warga (RW) yang padat idealnya mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.

“Kalau jumlah RW-nya lebih banyak, tentu kebutuhannya juga berbeda. Karena itu (pembagian Dakel) harus proporsional, dilihat dari jumlah RW yang ada di masing-masing kelurahan,” ujar Cak Kadar di hadapan ratusan warga yang hadir.

Politisi senior PDIP yang duduk di Komisi C DPRD Surabaya ini memberikan gambaran simulasi anggaran. Apabila Pemkot Surabaya mengalokasikan sekitar 5 persen dari APBD Surabaya (yang saat ini berada di kisaran Rp12 triliun, red) untuk dana kelurahan, maka akan tersedia total anggaran sekitar Rp600 miliar.

Jika total Rp600 miliar tersebut didistribusikan secara proporsional berdasarkan karakteristik wilayah ke 153 kelurahan di Surabaya, maka setiap kelurahan akan memiliki kekuatan anggaran yang mandiri dan efektif untuk menyelesaikan persoalan lokal.

Selain reformasi Dana Kelurahan, dalam reses kali ini Sukadar juga kebanjiran keluhan mengenai pembenahan infrastruktur dasar. Dua sektor utama yang menjadi keluhan krusial warga Sawahan meliputi,
Pengaspalan akses jalan, seperti yang dikeluhkan oleh warga RW 14 Simo Gunung Kramat, perbaikan jalan pemukiman mendesak dilakukan demi mobilitas warga.

Normalisasi drainase, warga meminta sistem saluran air segera dibenahi dan dilakukan pengerukan sedimentasi guna mengantisipasi genangan air dan banjir menjelang musim hujan.

Baca juga: DPRD Surabaya Kawal Relokasi PKL Kalijudan ke SWK Baru, Antisipasi Pungli dan Jamin Keberlanjutan Usaha

Lebih lanjut, minimnya sarana pengangkutan sampah akibat pemanfaatan dana kelurahan yang belum optimal di tingkat tapak juga turut disuarakan oleh konstituen.

Sukadar berkomitmen untuk membawa seluruh berkas hasil jaring aspirasi ini ke gedung parlemen Yos Sudarso. Ia bahkan memastikan akan mengawal ketat realisasinya bersama dinas terkait agar pembangunan infrastruktur di tingkat kampung dapat berjalan merata dan tepat sasaran.