Surabaya, JurnalBerita.id – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, mendorong pengurus RT, RW, lurah, hingga camat untuk menggerakkan penerapan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA) di lingkungan masing-masing. Keterlibatan aktif struktur pemerintahan tingkat bawah ini dinilai krusial untuk menekan tingginya timbulan sampah organik Surabaya yang mencapai hampir 950 ton per hari.
Dorongan tersebut disampaikan Anas saat mendampingi verifikasi lapangan Lomba Kampung Pancasila di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kamis (19/11/2026). Peninjauan dilakukan di lima titik—yakni RW 01 Panjang Jiwo Besar, RW 02 SDI, RW 03 Panjang Jiwo Lebar, RW 04 Panduk, dan RW 06 Prapen untuk menjaring kampung yang berpeluang lolos ke tahap 200 besar.
Menurut Anas, persoalan sampah kota tidak cukup hanya mengandalkan petugas pengangkut maupun fasilitas pembuangan akhir, tetapi harus dimulai dari kesadaran warga di lingkungan tempat tinggal. Melalui TEBA, sisa makanan rumah tangga dapat diolah secara mandiri menjadi pupuk berbasis biopori.
“TEBA ini cukup bagus sekali karena sementara ini banyak warga yang masih belum paham tentang arti TEBA. Sebenarnya cukup efektif sehingga warga bisa membuat pupuk atau biopori di masing-masing tingkat kampung,” ujar Anas.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai koordinasi antara pengurus RT/RW dan pemerintah wilayah menjadi kunci agar setiap kampung memiliki titik pengolahan sampah sendiri. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia berkomitmen mendorong dukungan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Perlu dukungan dari Pemkot Surabaya, khusus saya juga sebagai Sekretaris Komisi A agar mendukung titik-titik TEBA di setiap kampung supaya bermanfaat bagi warga sekitar. Nanti kita coba pikirkan dalam bentuk anggaran agar bisa menyeluruh mendukung TEBA di kampung-kampung Kota Surabaya,” tegasnya.
Tekan 950 Ton Sampah Organik Harian
Tim verifikator Kampung Pancasila bidang lingkungan, Wawan Some, memaparkan bahwa sekitar 60 persen dari total 1.800 ton sampah harian Surabaya merupakan sampah organik. Komposisinya meliputi 53 persen sisa makanan dan 7 persen dedaunan maupun ranting, atau setara hampir 950 ton per hari.
“Kalau sudah seperti itu, berarti sekitar hampir 950 ton dari 1.800 ton. Kalau itu selesai dengan TEBA, masalah sampah kita selesai,” jelas Wawan.
Ia menerangkan, konsep TEBA sebenarnya mengadopsi kearifan lokal yang sudah dikenal warga Surabaya, seperti joglangan atau biopori jumbo. Skema ini dapat diterapkan secara komunal oleh sekitar 10 rumah dengan ukuran yang menyesuaikan ketersediaan lahan dan kondisi air tanah.
Selain menekan biaya angkut dan mencegah penumpukan gas metana pemicu kebakaran di TPA, Wawan menekankan perlunya payung hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) agar pengolahan sampah dari sumber berjalan optimal.
“Menurut saya itu yang harus dibuatkan Perwali, karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh Perwali pengolahan sampah dari sumber,” imbuhnya.
Tantangan Lahan Sempit dan Perilaku Warga
Di tingkat akar rumput, penerapan pengolahan sampah mandiri masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui kesadaran warga dalam memilah sampah belum merata karena sebagian masyarakat merasa kewajibannya selesai setelah membayar iuran kebersihan.
“Ada yang peduli dan memilah, tapi mayoritas kurang peduli. Biasanya orang itu bilang sudah bayar, jadi tinggal diambil petugas,” ungkap Ernin.
Selain faktor kebiasaan, keterbatasan lahan di permukiman padat dengan gang sempit juga menjadi hambatan penyediaan fasilitas komunal. Selama ini, warga masih bergantung pada petugas gerobak untuk mengangkut sampah rumah tangga.
Perubahan Perilaku Lewat Kampung Pancasila
Menanggapi hal tersebut, Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto, menegaskan bahwa program Kampung Pancasila tidak sekadar mengejar penghargaan. Pembinaan yang mencakup empat pilar—lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya—ini diarahkan untuk mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
Di Kelurahan Panjang Jiwo sendiri, terdapat enam RW yang berhasil masuk jajaran 500 besar sebelum disaring menuju 200 besar.
“Harapan jangka panjangnya dengan adanya Kampung Pancasila adalah perubahan perilaku masyarakat, khususnya di bidang lingkungan dan ekonomi. Masyarakat harus mulai mengurangi sampah dari rumah menuju nol sampah, sehingga beban Pemkot dalam pembuangan sampah ke TPA bisa berkurang,” pungkas Wawan. (GUN/JB01)

