SURABAYA, (JURNALBERITA.ID) – Menjaga ruang digital agar tetap sehat dan edukatif di tengah gempuran arus informasi saat ini bukan perkara mudah. Menyadari tantangan besar tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengambil langkah taktis, merangkul media arus utama sebagai mitra strategis untuk mengedukasi masyarakat, memperkuat literasi digital, sekaligus menjadi benteng penangkal hoaks.
Langkah ini bukan sekadar formalitas kemitraan, melainkan sebuah gerakan bersama untuk memastikan warga Kota Pahlawan mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan berbasis data.
Sinergi Parlemen dan Ruang Redaksi
Di tengah menjamurnya informasi instan di media sosial yang sering kali mengabaikan konfirmasi, peran jurnalisme yang sehat menjadi sangat krusial. DPRD Surabaya menilai media arus utama yang bekerja dengan ikatan Kode Etik Jurnalistik adalah mitra terbaik untuk meluruskan distorsi informasi.
Media adalah jembatan komunikasi
Melalui produk jurnalistik yang valid, masyarakat tidak hanya tahu apa yang sedang dikerjakan oleh dewan, tetapi juga teredukasi untuk menyaring informasi sebelum membagikannya, ujar Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Kaji Ipuk, dalam sebuah kesempatan diskusi literasi media.
“Mulai dari keterbukaan informasi dalam rapat dengar pendapat (hearing), penyebaran infografis kebijakan publik yang mudah dipahami, hingga pemanfaatan media sosial resmi dewan yang kini dikemas lebih interaktif dan ramah milenial,” ungkap Kaji Ipuk.
Menghalau Hoaks, Menjaga Kedamaian Kota
Salah satu fokus utama dari kolaborasi ini adalah menekan penyebaran disinformasi yang berpotensi memicu konflik sosial di tingkat akar rumput. Berita palsu mengenai keamanan kota, isu sara, hingga program bantuan sosial yang tidak jelas sumbernya sering kali memicu kegaduhan di grup-grup percakapan warga.
Melalui kemitraan ini, setiap kali ada isu liar yang berkembang di media sosial, DPRD Surabaya bersama media lokal bergerak cepat melakukan check and balance.
Ia menambahkan, ruang redaksi media massa bertindak sebagai verifikator, sementara anggota legislatif membuka ruang informasi seluas-luasnya untuk mengklarifikasi fakta yang sebenarnya.
“Kami ingin warga Surabaya menjadi masyarakat digital yang cerdas. Mengetahui haknya, paham hukumnya, dan bijak dalam bermedia sosial,” sebutnya.
Komitmen mengedukasi masyarakat ini tercermin langsung dalam kerja nyata seluruh komisi di DPRD Surabaya. “Kepercayaan publik terhadap DPRD harus terus dijaga. Ketika kepercayaan itu menurun, maka partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah juga berpotensi ikut berkurang,” ujar Syaifuddin.
Ia juga menyoroti peran strategis jurnalistik sebagai jembatan antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat, seperti:
Komisi A (Pemerintahan) aktif mendorong penguatan fungsi Balai RW sebagai pusat literasi hukum dan ketertiban di tingkat terbawah.
Komisi B (Perekonomian) terus mengedukasi warga terkait literasi keuangan digital agar terhindar dari jerat judi online dan pinjaman online ilegal.
Komisi C (Pembangunan) mengoptimalkan media untuk transparansi proyek infrastruktur kota guna menghindari kecurigaan publik.
Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) gencar menyosialisasikan pentingnya digital parenting untuk melindungi anak-anak sekolah dari dampak buruk kecanduan gawai dan konten negatif.
Menatap Masa Depan Literasi Surabaya
Kolaborasi antara DPRD Surabaya dan media cetak maupun elektronik ini menumbuhkan harapan baru. Surabaya tidak hanya ingin dikenal sebagai kota metropolitan yang maju secara fisik, tetapi juga kota dengan masyarakatnya yang memiliki ketahanan informasi yang tinggi.Dengan gotong royong antara parlemen yang akuntabel dan media yang kredibel, ruang publik Surabaya diharapkan tetap menjadi tempat yang aman, damai, dan penuh energi edukatif bagi generasi masa depan. (Hasan N Rahmad)
