Rapat hearing secara daring Komisi A DPRD Kota Surabaya (*)
JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Guna mengukur implementasi Perwali 28 Tahun 2020, Komisi A dorong kompetisi warga dan survey kepuasan masyarakat.
Munculnya perwali 28 tahun 2020, tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Kota Surabaya tentunya memerlukan keterlibatan semua pihak dalam implementasinya.
Anggota Komisi A dari fraksi PKS Fatkur Rohman, sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya, mendorong pemerintah untuk melakukan program Stimulus.
BACA JUGA :
- Rekom Komisi A, Pemkot Diminta Tolak Perizinan PT Sinar Mas Land Group
- Pengajuan Anggaran Tak Disetujui Pemkot, Komisi A Panggil KPU Surabaya
- Sekretaris Komisi B Minta Pemkot Tarik Semua Saham di Bank Jatim
Semisal kata Fatkur, pemberian reward kepada kelurahan atau RW, yang bisa menjalankan isi perwali 28 tahun 2020 terutama terkait protokol kesehatan.
”Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk program OPD, berupa kompetisi dalam megimplementasikan kandungan perwali 28 thaun 2020. Utamanya, setelah dilakukan sosialisasi perwali terlebih dahulu,“, papar Fatkur, disampaikan saat Hearing Komisi A dengan BKD secara daring, Kamis, (25/06).
Menurutnya, kompetisi ini juga bisa menjadi data bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya dalam melakukan assestment.
Bahkan lanjut politisi PKS ini, dengan membuat kebijakan rotasi pejabat pemerintah dilevel kelurahan, dengan Semangat agar pelayanan public dimasa pandemi ini bisa lebih baik.
Ini tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab BKD. Namun, sangat dimungkinkan ada kebutuhan berkoordinasi dengan OPD yang lain, imbuhnya.
”Saya mengusulkan, ada semacam survey kepuasan masyarakat, guna mengukur apakah sebuah kelurahan atau RW itu sudah menjalankan isi perwali 28 tahun 2020.” terangnya.
Fatkur menambahkan, ini akan lebih fair dalam mapping dan data survey yang bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.
Implementasi usulan ini, Fatkur berharap bisa disampaikan kepada Sekda, dan bisa berkoordinasi dengan ORTALA. Terkait Survey Kepuasan Masyarakat serta Bagian Pemerintahan karena terkait Lurah dan RW.
“Program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai seberapa baik implementasi perwali pada warga masyarakat. Namun, survey oleh lembaga independent, obyektifitasnya akan menyempurnakan data Pemkot,” pungkas Fatkur. (JB01)
