Armudji Pertimbangkan Maju Pilkada Surabaya 2020

Ketua DPRD kota Surabaya, Armudji (dok/JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Mendapatkan suara terbanyak dalam Pileg pada Pemilu 17 April 2019 yang lalu dari Dapil Jatim 1(Surabaya) membuat Caleg DPRD Jatim asal PDI Perjuangan akan mempertimbangkan untuk maju di Pilkada Surabaya tahun 2020 nanti.

Pertimbangannya maju Pilkada Surabaya 2020, asal UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, yang mewajibkan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mundur jika maju sebagai calon kepala daerah direvisi dan diganti dengan cuti.

“Kita mengajukan revisi UU 1/2015 agar disamakan dengan kepala daerah, kalau maju lagi cuma cuti bukan mengundurkan diri,” terangnya, Sabtu (11/5).

Armudji menambahkan, anggota dewan dan kepala daerah kan sama-sama pejabat politis. Kecuali ASN, Polri dan TNI.

Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2019 di Kota Surabaya yang dilaksanakan KPU Surabaya sejak 30 April – 8 Mei, untuk perolehan suara caleg DPRD Jatim Dapil Jatim 1 (Surabaya) tertinggi adalah Armudji dengan 136.308 suara, posisi berikutnya Aghata Retnosari (PDIP) 67.339 suara, Arif Hari Setiawan (PKS) 34.797 suara, Blegur Prijanggono (Golkar) 29.591 suara, Syamsul Arifin (PKB) 28.727 dan Hartoyo (Demokrat) 27.068 suara.

Menurut Armudji, Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adeksi) sudah lima kali mengajukan revisi UU 1/2015 ke Mahkamah Konstutisi (MK), tapi gagal terus.

Lanjut dia, apabila UU Pilkada ini dipaksakan tanpa dilakukan revisi ,maka akan terjadi diskriminasi terhadap anggota dewan yang ingin maju menjadi kepala daerah.

“Ini saya kira jauh dari rasa keadilan. Kalau mau mundur sebaiknya mundur semua, begitu juga kalau mau cuti semua cuti, jadi tidak ada dikotomi karena sama-sama pejabat negara,” kata Armudji yang juga Ketua Adeksi ini.

Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adeksi) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 25 dan 26 Februari 2019 menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya revisi UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Adeksi meminta agar revisi UU Pilkada, mewajibkan anggota DPR, DPD dan DPRD tidak perlu mundur untuk maju sebagai calon kepala daerah. “Jadi pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, anggota TNI, kepolisian, PNS dan kepala desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada inilah yang perlu dilakukan revisi,” katanya.

“Dengan penerapan UU seperti itu, banyak yang tidak berani maju jadi calon kepala daerah,” tuturnya.

Akibatnya sejumlah daerah, calon kepala daerah petahana harus melawan bumbung kosong. Makin tahun banyak bumbung kosong bertambah. Ini mengurangi kualitas demokrasi pilkada, sambung dia .

Untuk itu, pihaknya berharap revisi UU Pilkada masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI, ujar Armuji.

“Kita berharap usulan ini jadi inisiatifnya DPR. Kalau sudah inisiatif di dewan, maka revisi itu jadi cepat,” harapnya.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menilai jika nanti UU pilkada direvisi dan anggota dewan boleh cuti ikut pilkada, maka justru akan memunculkan banyak petualang politik dan politik ajimumpung.

“Saya pikir malah tidak sehat untuk iklim demokrasi elektoral kita. Bayangkan jika kemudian hanya cuti dan jika kalah bisa kembali menjadi dewan, maka pileg hanya jadi batu loncatan saja tidak sungguh-sungguh lurus niat sebagai anggota parlemen. Tidak lurus niat dan terkontaminasi virus ajimumpung dan politik hore hore uji coba ngetes ombak,” katanya.

Selain itu, imbuh Surokim, juga tidak elok dan hanya akan membuat bising politik selain itu mengurangi peluang munculnya calon-calon independen potensial juga.

“Kalau pendapat saya lebih baik tidak bisa kembali untuk screening meminimalisasi politik uji nyali tadi,” tukas. (*/JB01)

Share this post

No comments

Add yours