Agustin : Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kurang Tepat Sasaran

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana (foto : has)

JURNALBERITA – SURABAYA, Rapat dengar pendapat (Hearing) yang membahas Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) diruang Komisi D DPRD Surabaya dipertanyakan Komisi D, Agustin Poliana, Selasa (09/10).

Agustin menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, soal cukai rokok. “Ya catatan dan pertimbangan tersendiri,” ucap politisi PDIP ini.

Lanjut Titin sapaan akrab Ketua Komisi D ini, cukai rokok yang diberikan pemerintah pada masing-masing OPD terdapat beberapa catatan bagi kami. Yang pertama, bagaimana anggaran cukai rokok bisa melindungi anak-anak terhadap bahaya rokok. Namun secara spesifik tidak masukkan dalam anggaran itu.

Titin berharap agar dana itu bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya rokok.

“Sehingga tidak ada lagi tulisan dilarang merokok, tapi masih bisa merokok diruangan tertentu. Dan kita tidak ingin itu terjadi,” harapnya.

Dia menegaskan anggaran sebesar Rp 23,4 milliar yang diberikan oleh pemerintah pusat itu, diharapkan bukan hanya untuk segi kesehatan. Akan tetapi imbuh Titin, juga untuk bagaimana sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya merokok dapatnya disosialisasikan.

“Karena saya melihat, trennya sudah menjurus ke anak-anak dibawah usia 4-5 tahun sudah belajar merokok. Inikan sangat bahaya bagi mereka,” paparnya.

Sementara Kepala bidang ekonomi badan perencanaan kota (Bappekko) Ivan Wijaya menjelaskan, pendapatan cukai 2019 kurang lebih Rp 2,4 milliar akan diplotkan ke Dinkes, Rumah Sakit BDH, Disnaker dan PTSP.

“Prioritas cukai sendiri masih untuk kesehatan Rp 9 milliar sedang Rp 2 miliar lebih untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Di RS BDH untuk alat kesehatan Rp 4 milliar lebih dan Rp 7,8 miliar ke Disnaker untuk pelatihan dan PTSP cuma Rp 65 juta saja,” terangnya.

Masih menurut Kabid Ekonomi Bappeko, beda dengan pajak roko. Pajak rokok yang Rp 64 milliar alokasinya 50 % untuk alokasi PBI (Peserta Bebas Iuran). Sedangkan yang Rp 32 milliar, 50 % untuk anggaran-anggaran lain sebagai blok grand.

“Kita belanja apa saja boleh dari uang itu, untuk prioritas kota Surabaya,” pungkasnya. (has)

Share this post

No comments

Add yours