JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Penyajian data kependudukan kota Surabaya yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Agus Imam Sonhaji hingga bulan Mei 2021 berjumlah 3 juta 17 ribu jiwa. Namun data tersebut belum terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi Hukum Pemerintahan menggelar rapat hearing bersama Dispendukcapil kota Surabaya sebagai tidak lanjut dari rapat sebelumnya dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Surabaya, terkait dengan rencana penambahan kursi di DPRD Surabaya dari sebelumnya 50 kursi menjadi 55 kursi.
Oleh karenanya atas surat KPU Surabaya tersebut Komisi A ingin memastikan jumlah penduduk kota Surabaya sehingga usulan pemekaran daerah pemilihan (Dapil) itu dapatnya terlaksana.
BACA JUGA:
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono atau yang biasa dipanggil Cak Bulek menerangkan, rapat ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya bersama KPU Surabaya.
“Hari ini kami rapat dengan Dispendukcapil terkait jumlah penduduk Surabaya. Dari rencana penambahan kursi di DPRD Surabaya yang tadinya 50 kursi menjadi 55 kursi tentu mengacu pada penambahan jumlah penduduk,” terang Cak Bulek, Rabu (02/06/2021) diruang rapat Komisi A.
Dia menambahkan, berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dispendukcapil jumlah penduduk yang telah terverfikasi Kemendagri berjumlah 2 juta 970 ribu jiwa pada semeater kedua di bulan Desember 2020.
Walau dalam suasana pandemi saat ini tidak ada pengurangan jumlah penduduk. Walaupun yang semestinya banyak orang yang meninggal. Akan tetapi menurut pak Imam Sonhaji walau masa pandemi Surabaya masih ada peningkatan jumlah penduduk. Dari semester pertama tahun 2020 berkisar diangka 2 juta 955 ribu jiwa meningkat menjadi 2 juta 970 jiwa, ungkap Cak Bulek.
“Pandemi ini tidak ada perubahan data jumlah penduduk, justru bertambah walau tidak signifikan,” kata politisi PDIP ini.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi A, Camelia Habibah. Dia mengatakan berdasarkan data Dispendukcapil hingga bulan Mei 2021 berjumlah 3 juta 17 ribu jiwa. Namun data ini belum dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri atau belum teriverifikasi data kementerian bersih (DKB).
“Diharapkan data tersebut akan keluar dan telah terverifikasi pada bulan Agustus nanti,” ucap Ning Bibah nama panggilan politisi PKB ini.
Dia menambahkan, Dispendukcapil sendiri dalam satu tahun melakukan pendataan ulang yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan, yaitu pada semester pertama dan semester kedua.
“Dispendukcapil sendiri melakukan pendataan dua kali dalam setahun. Data tersebut dikeluarkan oleh pihak kecamatan,” terangnya.
Pandangan berbeda disampaikan ketua fraksi Demokrat-Nasdem yang juga sebagai anggota Komisi A, Muhammad Mahmud.
Menurutnya, ini akan rawan jika data terakhir jumlah penduduk hingga bulan Mei 2021 yalbi 3 juta 17 ribu jiwa yang belum terverifikasi menteri dalam negeri.
“Ya kita tunggu sampai Agustus nanti, apakah data yang disamapaikan Dispendukcapil ini telah dikeluarkan sesuai dengan data kementerian bersih (DKB),” kata Cak Mahmud.
Kurang antusiasnya warga Surabaya untuk pendataan ini lanjut Cak Mahmud, karena sosialisasi tentang pendataan itu sendiri kurang tepat sasaran.
Namun demikian, kata Cak Mahmud harusnya Dispendukcapil memaksimalkan teknologi. Sehingga ada daya tarik agar masyarakat antusias untuk dilakukan pendataan.
“Dispendukcapil perlu untuk mengoptimalkan kecagihan tehnologi informasi pada warga. Ini tentu diharapkan berdampak pada penambahan data penduduk Surabaya,” tukasnya. (JB01)