JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegasakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya menargetkan sertifikasi aset milik Pemkot Surabaya hingga 2023 atau lebih cepat dari proyeksi semula.
Bahkan, Pemkot akan membentuk tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya yaitu tim sebagai pengukur hingga administrasi.
Ir Mohammad Aminuddin, Sekretaris Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, dalam koordinasi bersama komisi A DPRD Kota Surabaya, Kamis 29 April 2021, membenarkan bahwa memang akan ada percepatan sertifikasi aset Pemkot Surabaya. Dan wali kota sudah berkoordinasi langsung dengan BPN dan juga mendapat dukungan dari KPK.
“Hampir tiap bulan KPK selalu mengawal sertifikasi ini pak, apalagi ada arahan dari presiden. Dengan asumsi 2022 pandemi membaik, secara bertahap berkas akan kita masukkan dan kami yakin 2023 tuntas, serifikasi Aset tanah pemkot itu ada di dua dinas pak, DPBT dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan”, papar Amin sapaan beliau.
Melihat fakta dilapangan terkait banyaknya problem dan kendala sertifikasi, Fatkur Rohman Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya justru mempertanyakan sejauh mana potensi tercapainya target dan apa kemungkinan kendala yang paling sulit sehingga bisa diantisipasi.
“Kalau saya lihat data total dari Aset pemkot Surabaya yang disertifikasi yaitu 8212 register / bidang dan ada 3778 register atau bidang yang dihandle DPBT, sampai saat ini baru 1179 bidang yang sudah positif sertifikat alias hanya 31 %, apakah mungkin dalam 3 tahun kedepan terkejar pak,” tanya Fatkur.
Fatkur juga mengungkapkan, bahwa berdasarkan Renstra tahun lalu, ada target 75 bidang per tahun, kalau menngacu ini pasti sulit tercapai harapan yang disampaikan pak walikota, apakah komitmen baru bersama BPN dan dukungan pihak KPK kemudian akan merubah target renstra misalnya.
Menanggapi bertubi-tubi pertanyaan, pak amin menjelaskan bahwa memang tetap melalui proses dari pengajuan berkas hingga masuk sampai Keluar Peta bidang di BPN, ada proses pembayaran hingga keluar SK dan penerbitan. Memang terkadang ada kendala, menurut beliau, misal di petunjuk batas yang tidak pas sehingga diperlukan dirapatkan dengan kanan kiri, saat pengukuran bisa jadi data SIMBADA tercatat 100 meter persegi, saat diukur ternyata 150 atau berkurang 90 meter persegi, terkadang ada kekurangan / kelebihan.
“Betul pak, renstra tahun lalu target 75 bidang, namun sebelum nya kita pernah mencapai 300 bidang lebih, apalagi ini kita dikawal KPK dan ada kesiapan serius BPN, kami yakin 2023 berkas tuntas masuk semua. Sekarang aja, ada 536 berkas sudah masuk ke BPN 1 dan BPN 2, sedang di proses BPN”, kata pak amin dengan penuh optimisme.
Menutup diskusi Komisi A DPRD Kota Surabaya dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah terkait percepatan sertifikasi aset pemerintah Surabaya, Fatkur yang juga wakil ketua Fraksi PKS Kota Surabaya mengingatkan agar pembentukan tim khusus bisa dipercepat dan betul-betul ada pembekalan agar bisa mempercepat proses administrasi dan pengukuran.
“Kendala kan sering di pengukuran, ada saja problem disana, saya berharap tim khusus yang akan dibentuk betul-betul siap secara kualitas dan kuantitas alias ada kepastian kecukupan personal, namanya juga percepatan, harus ada terobosan, yang terpenting mengejar PBT (Peta Bidang Tanah) nya bisa keluar dulu, supaya aset negara ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” pungkas Fatkur. (*)