JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Departemen Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku (PKIP) FKM Unair mengadakan webinar dengan tajuk isu perilaku sehat pada adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19.
Hario Megatsari yang dikerab disapa Fisto, Ketua departemen PKIP FKM Unair menjelaskan, bahwa webinar tersebut bertujuan untuk memberikan inspirasi dan alternatif solusi kepada para pemangku kebijakan.
Dia berharap, hasil webinar tersebut bisa dijadikan salah satu solusi untuk penanggulangan Covid-19.
“Semoga hasil webinar dapat diterapkan dan dijadikan salah satu solusi bagi penanggulangan pandemi Covid-19,” ucapnya.
BACA JUGA :
- Seni Ludruk Redup Di Surabaya, Karena Ingkar Janji & Kurangnya Perhatian Dari Pemerintah
- A Hermas Thony : Pemkot Segera Terbitkan Perwali Untuk Pencairan Dana Kampung Tangguh
- Warga Surabaya Tagih Janji Politik Walikota Terkait Surat Ijo
Salah satu pemateri Oedojo Soedirham, menyampaikan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih bersifat paternalistik. Sehingga dalam sosialiasi adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19 dibutuhkan peran pemerintah sebagai role model untuk masyarakat.
“Pemerintah dan petugas penanggulangan Covid-19 harus konsisten untuk mematuhi protokol kesehatan agar dapat dicontoh oleh masyarakat,” ucap Oedojo.
Dosen di FKM Unair sekaligus ketua Kota Sehat Surabaya itu menambahkan bahwa jika pemerintah dan petugas melakukan pelanggaran protoko kesehatan di hadapan media dan masyarakat, maka dapat menyebabkan masyarakat ikut memandang remeh Covid-19. Masyarakat juga akan enggan mematuhi protokol kesehatan.
“Jika pemerintah dan petugas sendiri yang melanggar maka masyarakat akan bertanya-tanya, pandemi Covid-19 ini serius atau tidak?” lanjutnya.
Oedojo menjelaskan bahwa ekonomi pada dasarnya berdasarkan pergerakan manusia. Ketika manusia bergerak, maka ekonomipun berjalan. Namun saat ini, pandemi Covid-19 membuat pergerakan manusia terbatas sehingga mengakibatkan perekonomian juga bermasalah.
Untuk itu, masalah pandemi ini perlu segera diatasi lebih dulu dan pemerintah harus serius dalam menanganinya. Pelaksanaan PSBB perlu diperketat dan dilengkapi dengan sanksi yang tegas namun mendidik.
“Pembukaan PSBB di suatu kota juga seharusnya dilakukan perlahan, jangan langsung semua lokasi dibuka,” terangnya. (JB01)
