JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Kebijakan yang diambil Pemeritah Kota (Pemkot) Surabaya dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang pertama diberlakukan sejak tanggal 28 April hingga 11 Mei 2020 yang dilakukan kurang efektif, sehingga menggulirkan PSBB lanjutan tahap kedua. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun pesimis PSBB tahap kedua di Surabaya bisa berhasil menekan angka terinfeksi positif Covid-19.
Menurutnya, angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan sebutan Covid-19 di Surabaya bukannya berkurang, malah terus bertambah. Artinya, penerapan PSBB yang dilakukan hanya sebuah label, yang tidak berpengaruh pada grafik pencapaian untuk menekan angka terinfeksi Covid-19 di Surabaya.
Diterapkan atau tidak diterapkan sama saja, tidak berimbas pada penurunan jumlah terkonform Covid-19, ditegaskan anggota fraksi PDIP John Thamrun, yang juga sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya, Senin (11/05) digedung DPRD kota Surabaya.
“Coba kita perhatikan, aktivitas masyarakat saat diterapkan PSBB dibanding sebelum diterakan PSBB tidak ada bedanya. Dari pada regulasi yang digulirkan itu menghambat perputaran ekonomi Surabaya, sebaiknya PSBB diberlakukan hanya untuk pelarangan masyarakat yang melakukan sosial yang skalanya besar. Misalnya, masyarakat boleh betaktivitas, tapi tetap dibatasi dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” ujar John Thamrun.
BACA JUGA :
- Budi Leksono Prakarsai Rapid Test Covid-19, 27 Warga Dupak Masigit Dinyatakan Reaktif Covid-19
- Keluhan Risma, Dokter Akamarawita : Secara Etika, RS & Dokter Tidak Boleh Nolak Pasien Rujukan Termasuk Covid-19
- Hotline Aduan Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19, Inisiasi Mandiri Legislatif Bentuk ‘LAPOR DEWAN’
Politisi PDIP dengan background advokat ini juga menjelaskan, kalau semuanya sekarang ditutup tidak boleh beroperasi, lalu siapa yang mengendalikan pengamanan sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, sedang mereka sudah tidak lagi memiliki penghasilan, lantaran semua usaha ditutup.
Siapa yang bertanggungjawab atas penanganan itu? tanya pria pengagum sosok Puti Guntur Soekarno ini.
“Siapa yang kasih makan mereka yang tidak lagi bekerja, bagaimana kondisi keluarganya jika mereka sebagai tulang punggung keluarga dan tidak lagi bekerja,” urai John.
Permasalahan wabah ini, tidak bisa penanganannya hanya dengan coba-coba dan tanpa roadmap yang terukur. Dari sudut pendekatan Kesehatan maupun pendekatan secara ekonomi harus selaras, imbuhnya.
“Jika hanya fokus pada permasalahan kesehatan, bagaimana dengan faktor ekonomi masyarakat, apa yang bisa mereka makan untuk melangsungkan hidup,” ujarnya.
Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan semua sektor perekonomian. Termasuk juga industri perdagangan dan jasa di kota Surabaya, urai John.
“Ini harus menjadi perhatian serius kita semua, tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga turut andil dan disiplin dalam mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan,” urai John.
Tujuannya, lanjut John Thamrun, agar penerapan PSBB tahap kedua ini, benar-benar ada manfaatnya untuk menekan pandemi Covid-19. Akan tetapi, juga tidak menyebabkan perekonomian menjadi terhenti dan harus tetap berputar.
“Geliat perekonomian Kota Surabaya jangan sampai terhenti atau stagnan, karena dampaknya sangat terasa pada masyarakat,” kata John.
Harapannya, perekonomian kota Surabaya jangan sampai stagnan, tetap harus bergulir seperti biasa. Namun, semua pihak harus tetap mematuhi protokol kesehatan.
Jika mobilitas ekonomi kota Surabaya sampai stagnan, maka imbasnya makin banyak warga yang membutuhkan bantuan dari Pemkot Surabaya saat penerapan PSBB lanjutan ini, tegas politisi PDI Perjuangan ini. (JB01)
