Hotline Aduan Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19, Inisiasi Mandiri Legislatif Bentuk ‘LAPOR DEWAN’

Para penggagas Hotline aduan ‘Lapor Dewan’ saat melakukan perskonferen (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Sejumlah anggota legislatif DPRD kota Surabaya berinisiasi secara mandiri membentuk Hotline aduan masyarakat dengan tajuk “Lapor Dewan”. Hotline aduan ini terbuka bagi masayarakat umum yang tingggal di kota Surabaya. Dengan tujuan, untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19.

Lapor Dewan yang dikoordinasi oleh Muhammad Machmud dari partai Demokrat dan sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya. Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2004 -2009 ini menjelaskan, terkait dengan pembentukan Hotline aduan masyarakat ini atas kesadaran pribadi dari masing-masing anggota dewan. Pasalnya, karena selama ini ada kebuntuan komunikasi yang dibangun dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait dengan penanganan pandemi COvid-19.

“Lapor Dewan atas inisiasi secara mandiri dari teman-teman di DPRD Kota Surabaya. Tujuannya untuk membantu Pemkot dalam menekan penyebaran Covid-19. Karena selama ini ada kebuntuan komunikasi antara Legislatif dengan Pemkot. Oleh karenanya, kami buka ‘Lapor Dewan’ yang beranggotakan sembilan orang anggota DPRD Surabaya,” kata Machmud pada awak media, diruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin (11/05).

BACA JUGA : 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Machmud, selama ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tiap-tiap Komisi selalu berujung tanpa ada solusi yang diperoleh. Seolah-olah fungsi legislatif tidak berarti bagi masyarakat. Sementara, saat pemilu suara konsituen hanya menjadi alat politik belaka, tapi saat mereka membutuhkan uluran tangan anggota dewan, seakan tidak ada respon dan perhatian buat mereka (warga).

Pria yang yang dtunjuk sebagai koordinator ‘Lapor Dewan’ ini memaparkan, kanal komunikasi ini akan dibuka dengan berbagai cara. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan kritik maupun melalui website atau media sosial (medsos), seperti WhatsApp (WA), Twitter, Facebook, dan Instagram, atau bisa langsung datang ke kantor DPRD Kota Surabaya setiap hari kerja di Jl. Yos Sudarso, Surabaya.

Secara teknis, setelah ada pengaduan masuk, para legislator yang menjaga ‘Lapor Dewan’ ini bakal melakukan verifikasi. Caranya, laporan yang masuk akan ditindak lanjuti dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Pembentukan Hotline aduan ‘Lapor Dewan’ oleh sejumlah anggota legislatif DPRD kota Surabaya (JB01)

“Setelah verifikasi tuntas, tim ‘Lapor Dewan’ melaporkan kepihak Pemkot. Namun, jika Pemkot menolak laporan itu, maka kami akan mencarikan solusinya. Nantinya juga akan kami komunikasikan masalah yang dialami warga itu ke Pemkot Surabaya,” paparnya.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini mencontohkan tentang pembagian beras. Ada warga yang dapat, ada juga warga yang tidak dapat. Menurut dia, hal itu bisa jadi karena ada masalah pada distribusi.

“Ada RW yang dikabarkan dapat, ternyata tidak dapat. Nah nanti solusinya akan kita carikan dan akan kita sampaikan ke pemkot,” tambahnya.

Dikatakan pula, gagasan ini murni dari beberapa anggota dewan. Ia menyebut, sudah ada sembilan orang yang bergabung dalam kanal aduan tersebut. Namun ia menyatakan pembentukan Hotline aduan ini telah ada pemberitahuan kepada Ketua DPRD Surabaya.

“Sudah kami laporkan (ke ketua DPRD), tapi sifatnya hanya pemberitahuan. Sebab ini tidak menggunakan dana APBD. Semua pengeluaran yang timbul akan menjadi tanggungan secara pribadi,” jelas dia.

Anggota DPRD lainnya dari Partai PKB, Camelia Habiba menambahkan, bahwa kanal aduan masyarakat ‘Lapor Dewan’ ini untuk mempermudah masyarakat. “Jika warga tidak bisa datang kesini (gedung DPRD) bisa menyampaikan aduannya lewat kanal yang ada, silakan bisa melalui kanal ini,” ujarnya.

Harapannya, Hotline aduan masyarakat ini tidak hanya saat pandemi Covid-19 seperti sekarang. Akan tetapi, lanjut Habiba, bisa bermanfaat bagi warga surabaya mengadukan tentang permasalahan apa saja. “Masyarakat bisa mengadukan berbagai permasalahan yang ada lewat Hotline aduan ini,” ujar dia.

Senada, juga disampaikan politisi Nasdem, Imam Syafi’i mengatakan, bahwa pihaknya ingin laporan dari masyarakat cepat tertangani. “Kami yakin (Lapor Dewan) ini mampu menjadi jembatan bagi warga terdampak Covid-19,” katanya.

Saat disinggung apakah Hotline ‘Lapor Dewan’ ini tidak akan tumpang tindih dengan fungsi komisi-komisi di DPRD, ia menjelaskan tidak. Sebab kanal tersebut bakal terdiri dari lintas fraksi. Maksudnya, para legislator yang tergabung di Lapor Dewan ini adalah gabungan politisi dari partai politik yang berbeda. “Kami akan saling melengkapi dengan komisi,” kata Imam Syafi’i. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours