JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Beberapa waktu yang lalu mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengingatkan supaya pemerintah kota (Pemkot) Surabaya hati-hati mengelolah hutang ditengah tekanan fiskal. Ia menyuarakan agar hutang Pemkot Surabaya hanya untuk program produktif.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp12,7 triliun dalam rapat Paripurna DPRD bersama pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp10,898 triliun.
Sedang saat ini Fiskal Surabaya 2026 menghadapi tantangan serius akibat penurunan transfer dana pusat, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang turun 48,3 persen menjadi Rp 29,327 miliar.
Apa saja poin-poin utama dari kekuatan fiskal Surabaya 2026.
Total Anggaran: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 ditetapkan sebesar Rp12,7 triliun.
Proyeksi Pendapatan: Target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp10,898 triliun.
Tantangan Fiskal: Terjadi penurunan total anggaran hingga lebih dari Rp1 triliun, yang memicu pemkot untuk meninjau ulang prioritas pembangunan.
Penurunan DBH CHT: Penerimaan DBH CHT 2026 turun drastis menjadi Rp29,327 miliar (berdasarkan PMK No. 12 Tahun 2026), dibandingkan 2025 sebesar Rp56,724 miliar.
Solusi Kreatif: Pemkot Surabaya mengkaji skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU-AP) untuk membiayai infrastruktur tanpa membebani APBD.
Fokus Ekonomi: Meski anggaran ketat, pertumbuhan ekonomi Surabaya 2026 ditargetkan tetap tumbuh positif di angka 5,80 persen.
Strategi yang digunakan adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan aset daerah untuk mengatasi penurunan dana transfer dari pusat.
Berdasarkan data fiskal dan perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk tahun 2026, terjadi tekanan fiskal akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang anjlok, dengan total penurunan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Akibat kondisi ini, Pemkot Surabaya melakukan tinjauan ulang, penundaan atau pergeseran skema pendanaan (menjadi KPBU-AP) untuk beberapa proyek strategis. Berikut adalah proyek yang ditinjau ulang:
Pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan: Pembangunan ini ditunda dan menunggu pembahasan lebih lanjut pada APBD 2026 karena prioritas anggaran dialihkan.
Jembatan Penghubung Royal Residence – JLDB (Jalan Lingkar Dalam Barat): Rencana pembangunan jembatan ini dievaluasi ulang dan ditunda untuk difokuskan pada infrastruktur yang lebih mendesak.
Proyek Reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL): Proyek Strategis Nasional (PSN) ini menghadapi kendala dan desakan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jatim, untuk ditinjau ulang atau dicabut statusnya karena potensi dampak lingkungan dan sosial.
Penyelesaian Proyek Fisik Jangka Panjang (Multiyears): Beberapa proyek fisik skala besar sedang dikaji ulang alokasi tahunannya agar tidak membebani APBD 2026 secara langsung, dan akan dialihkan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP).
Fokus Infrastruktur Dasar: Anggaran dialihkan untuk perbaikan jalan dan drainase/rumah pompa untuk mengatasi kemacetan dan banjir.
Skema KPBU-AP: Menggunakan skema KPBU-AP untuk proyek infrastruktur agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani kas daerah secara instan.
Optimalisasi Aset Idle: Menyulap aset daerah yang tidak terpakai menjadi produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Efisiensi Anggaran: Mengurangi anggaran operasional dan perjalanan dinas, serta mengutamakan program sosial seperti Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), pendidikan dan kesehatan gratis. (*SBY/JB01)
