JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) kota Surabaya merupakan rangkaian kegiatan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek maupun multi years.
Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fatkur Rohman, kegiatan Musrembang sangat diperlukan penguatan dan integritas data serta desentralisasi.
” Dua hal ini yang Ingin saya tekankan dalam musrembang kali ini, semoga masukan ini bisa menjadi pertimbangan bagi penyusunan program pembangunan Pemkot Surabaya,” terang Fatkur, Rabu (24/03/2021) di gedung DPRD Surabaya.
Seringnya menjadi masalah saat penyajian data saat penyusunan program musrembang. “Hemat saya, data sangat penting untuk pijakan membuat Policy (kebijakan), termasuk menjadikan program bisa tepat sasaran,” jelasnya.
BACA JUGA :
Misalnya pendataan ulang masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk juga penghuni rusun yang perlu penertiban data, ujar pria alumni ITS ini
“Apalagi publik bisa mengakses, sehingga semua bisa mengawasi jika ada ketidakcocokan data, misal orang kaya kok MBR, atau ada antrian baru kok bisa nyalip antrian di rusun,” tuturnya.
Selain itu sambung Fatkur, data juga harus terintegritas, tidak ada lagi ego sektoral antar OPD. Untuk beberapa item harus ada satu data yang menjadi acuan, misal data pengangguran atau data target pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tentu ini perlu pendekatan berbasis teknologi.
Yang kedua kata Fatkur, desentralisasi dalam Hal program termasuk pelayanan dan perijinan khususnya. Isunya adalah penguatan Kelurahan bagaimana warga itu bisa merasakan bahwa pengurusan pelayanan dan program itu bisa terdesentralisasi di tingkat kelurahan.
“Saya pikir, tentu ini bisa berdampak pada dinamika lokal, mengurangi kriminalisasi dan kemacetan. Karena layanan itu berpusat ditingkat kelurahan,” ucap dia.
Khusus untuk pemercepatan ekonomi dan pengentasan pengangguran, juga bisa lebih terdesentralisasi, imbuhnya.
Jika Kelurahan kuat, maka inkibasi-inkubasi bisa dibentuk, dan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, bisa dengan lembaga profesional atau akademisi atau entreprenuer yang terbukti sukses, terangnya.
“Tentunya ini perlu diawali dengan mapping problem dan potensi ekonomi di tiap kelurahan. Jadi, saya membayangkan, setiap kelurahan bisa jadi memiliki bentuk pendekatan dan program yang berbeda-beda dalam hal pemercepatan ekonomi dan pengentasan pengangguran,” tukas Fatkur. (JB01)
