JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Surabaya kembali menyelenggarakan Hari Aspirasi di Bulan Mei 2020. Mengingat masih berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, maka forum aspirasi tersebut diadakan secara online melalui aplikasi zoom. Selain itu juga disiarkan secara LIVE di halaman facebook PKS Kota Surabaya.
Sedikitnya 25 warga kota Surabaya diantaranya para pengurus RT/RW mengikuti forum online tersebut. Mereka mengutarakan beragam aspirasi kepada lima anggota Fraksi PKS dengan antusias. Misalnya Muhammad Arif dari Nyamplungan, Ampel menyampaikan soal BPJS KIS warga nya yang tiba-tiba tidak berlaku karena tidak berada di tempat saat dilakukan Survey. Sedangkan Ramadhani dari Wonocolo meminta agar pemerintah membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi. Alasannya, agar tidak antri bayar pajak dan meringankan beban keuangan warga.
Selain itu, Suparman di Menur Pumpungan mengeluhkan soal insentif bagi PAUD di tempatnya, yang dihentikan karena persoalan status tanah Balai RW. Padahal kegiatan PAUD tetap berjalan walaupun dengan tugas-tugas di rumah.
BACA JUGA :
- Hotline Aduan Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19, Inisiasi Mandiri Legislatif Bentuk ‘LAPOR DEWAN’
- PSBB Diperpanjang, DPRD Surabaya Soroti Roadmap Penanganan Covid-19 Yang Tidak Jelas
Keluhan terbanyak yang disampaikan para peserta adalah soal bantuan sosial. Pada umumnya para pengurus RT/RW belum mendapatkan sosialisasi yang memadai. “Saat kami diminta mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kami masukkan data apa adanya. Namun ternyata yang masuk cuma separuh. Yang separuhnya nggak masuk. Malah disuruh masukkan data lagi sebagai warga terdampak. Padahal yang ndak masuk MBR ini justru malah yang menurut kami lebih membutuhkan bantuan. Kami jadi bingung dengan kriteria pemkot,” ujar Joni, Ketua RT di Pagesangan.
Senada dengan Joni, Suparman pengurus RT di Medokan Semampir menyampaikan adanya ketidaksamaan data MBR antara di aplikasi pemkot dengan data yang disodorkan Dinas Sosial melalui kelurahan. “Ini juga membingungkan. Di aplikasi sudah masuk, kok di data dinsos belum masuk. Banyak warga saya seperti itu,” tuturnya.
Kelima anggota dewan dari PKS secara bergantian menyampaikan solusi atas aspirasi warga. “Untuk BPJS KIS yang terputus, datanya bisa disampaikan ke saya. Prinsipnya bisa dialihkan ke BPJS PBI melalui SKM (Surat Keterangan Miskin),” ujar Shobir.
Mengenai MBR, Ibnu Shobir menyampaikan Fraksi PKS telah meminta agar Pemkot menambah kuota MBR hingga 50 persen. “Pak Fatkur sudah menyuarakan ini. Sebab memang kenyataan di lapangan warga kita masih banyak yang belum masuk data. Padahal mereka memenuhi kriteria. Istilahnya masuk desil 1 sampai 4 dalam kategorisasi ekonomi,” terang Shobir.
Reni Astuti menambahkan bahwa hari ini pemerintah mulai mengucurkan dana 600 ribu rupiah per bulan kepada 174.332 KK. “Itu dana dari pemerintah pusat. Diberikan selama tiga bulan. Semua MBR dalam data Pemkot akan menerima, kecuali yang sudah mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),” ujar Reni.
“Saya tadi cek di kantor pos, memang banyak soal teknis yang masih harus diperbaiki dalam penyaluran dana ini,” imbuh Reni.
Seorang peserta lalu menyampaikan bahwa oleh pihak kelurahan, mereka yang tidak masuk MBR, diminta untuk dimasukkan ke data warga terdampak covid-19.
“Itu akan dimasukkan ke dalam data bantuan pemerintah provinsi. Jumlahnya 200 ribu rupiah per bulan. Selama 3 bulan,” tambahnya.
Dalam forum yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut sempat muncul pula keluhan pedagang sore. “Saya jual sate mulai jam 5 sore. Kalau jam 9 malam harus sudah tutup, ajooor Pak,” kata Zaenal seorang pedagang sate. Ia mengusulkan agar jam malam selama PSBB diundur sampai jam 11 malam.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Akhmad Suyanto akan menyampaikan kepada Pemkot. Ia juga meminta kepada pemkot untuk segera memberikan hak warga. “Ketaatan warga kota kepada protokol PSBB ini akan berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan warga oleh Pemkot. Kalau kebutuhan warga dipenuhi, mereka juga akan taat. Jadi ada imbal baliknya,” tuturnya.
Menutup Hari Aspirasi, Sekretaris Fraksi Aning Rahmawati mengucapkan terima kasih kepada para pengurus RT/RW dan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. “Kita akan perjuangkan bersama aspirasi ini. Kami yang di dewan memang membutuhkan data dan masukan dari Ibu dan Bapak sekalian untuk mengawasi jalannya PSBB dan program-program penanganan covid-19 agar berjalan sesuai tujuannya,” pungkasnya. (*JB01)
