JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Kerasahan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 di Surabaya terkait sulitnya mengais rejeki dimasa sulit saat sekarang. Untuk itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kota Surabaya mendesak agar beras bantuan yang diterima oleh Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dari stakeholder segera didistribusikan pada MBR dan masyarakat terdampak.
Pasalnya, saat ini masyarakat Surabaya dalam kondisi yang sangat sulit akibat pandemi virus corona. Karena beberapa dari mereka telah banyak yang kehilangan penghasilannya. Oleh karenanya, beras bantuan dari pihak ketiga yang jumlahnya mencapai 326 ton atau 326.000 kg itu tidak terlalu lama disimpan, tegas anggota fraksi PKB DPRD kota Surabaya yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi A, Camelia Habiba.
Menurutnya, buat apa disimpan terlalu lama, padahal saat ini masyarakat tengah menunggu uluran bantuan dari pemerintah.
“Ya fraksi PKB mendesak agar Pemkot Surabaya segera menyalurkan ketahanan pangan bagi warga terdampak covid-19. Justru sekarang mereka pada menunggu bantuan dari pemerintah,” terangnya.
Bantuan dari pihak ketiga yang dititipkan ke Pemkot Surabaya jangan sampai disimpan terlalu lama, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadhan 1441 H. Tentunya, mereka sangat membutuhkan bantuan apalgi menjelang diberlakukannya PSBB di Surabaya.
“Bantuan itu merupakan haknya warga Surabaya, maka Pemkot segera menyalurkannya pada warga MBR maupun waraga terdampak covid-19 non MBR,” kata Habiba.
Kondisi saat ini, masyarakat bukan takut terhadap virus corona, akan tetapi mereka justru takut keluarganya kelaparan. “Jangan sampai warga Surabaya meninggal bukan karena covid-19, tapi meninggal karena kelaparan,” ujar Wakil Ketua Fatayat NU Jatim, bidang organisasi ini.
Apalagi nanti akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, yang mana ada embatasan ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dan dianjurkan untuk tidak beraktivitas diluar rumah.
“Ini akan menjadi persoalan baru dan menjadi pemicu meningkatnya angka krimininalitas di Surabaya, kalau bantuan ketahanan ekonomi masyarakat tidak segera diberikan,” kata Habiba.
Kalau Pemkot Surabaya belum juga menyalurkannya, anjut Habiba, akan menjadi rancu antara persediaan beras yang dibelanjakan dari APBD kota Surabaya dengan beras bantuan dari pihak ketiga (stakeholder, red). Pemkot sudah ada data penerima bantuan tersebut, tinggal bagaimana tekniknis penyalurannya nanti.
“Saya meminta agar bantuan itu tepat sasaran, terukur yang mampu menjadi pondasi ketahanan sosial ekonomi bagi warga Surabaya,” tukas Habiba. (JB01)
