JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi di Surabaya. Sayangnya percepatan pemulihan perekonomian masih terganjal dengan program pemerintah pusat yang berupa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno menyampaikan, guna percepatan pemulihan ekonomi di Surabaya, pihaknya meminta agar Penegak Perda (Satpol PP) jangan terlalu ketat menertibkan pelaksanaan PPKM.
“Kasih kelonggaran batasan jam penutupan kegiatan aktivitas perdagangan. Misalnya jam 22.00 Wib sudah harus tutup, kasih sedikit waktu buat pedagang untuk bersih-bersih dan berkemas,” urai Anas.
Karena PPKM program pemerintah pusat yang harus dijalankan, maka tetap harus tetap menjalankan dengan protokol Covid-19 yang ketat, tutur dia.
Sehingga lanjut Anas, ada ruang bagi pedagang untuk melakukan transaksi perdagangannya. Apalagi bagi para PKL. “Kita harus berterimakasih pada mereka, karena secara mandiri para pelaku usaha terus beraktivitas tanpa dibantu sama pemerintah,” terang politisi PDIP ini.
Komisi B terus mendorong langkah Pemkot dalam program pemulihan ekonomi, dengan menggerakkan para pelaku usaha di Surabaya, sambungnya
“Saya minta Satpol PP jangan terlalu streng, sedikit kasih kelonggaran buat pedagang untuk berbenah, dengan begitu PPKM jalan pemulihan ekonomi bisa cepat tercapai, ” tukas Anas.
Anas menambahkan, Pemkot telah mempersiapkan langkah untuk memberikan pinjaman bagi UMKM lewat BPR Surya dengan bunga lunak serta suport dari Bank Jatim.
“Dengan program stimulan ini, diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi selama masa pandemi,” pungkasnya. (JB01)