JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Wacana untuk memberikan bantuan stimulan terhadap keberadaan “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo” senilai Rp 10 juta setiap bulan, semakin tak berujung kejelasannya.
Semula Pemerintah Kota (Pemkot) berjanji akan menggelontorkan dana untuk mensuport Kampung Tangguh yang ada di Surabaya.
Untuk diketahui, sejak awal keberadaan Kampung Tangguh dibentuk oleh Polda Jatim, sarana prasarana berasal dari swadaya masyarakat dan tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah Kota Surabaya.
BACA JUGA :
- Pemkot Telah Penuhi Sisa Anggaran Pilkada Surabaya 2020
- Surokim : Rekom PDIP Terbilang Rumit Dan Iterplay
- Surabaya Belum Siap Sekolah Tatap Muka, Guru Diminta Untuk Berinovasi
Semua sarana prasarana “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo” diperoleh dari urunan warga. Mulai tempat untuk mencuci tangan, Thermogun, bilik disinfektan maupun sarana prasana lainya hasil dari swadaya masyarakat setempat, termasuk upah bagi penjaga disetiap Kampung Tangguh.
Program stimulan yang sempat dilempar kepublik hanya sebuah kiasan cerita yang tak berakhir ‘happy ending’ bagi keberadaan “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo” yang semakin terpuruk dan mulai hilang dengan cerita anggaran stimulan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah menyoroti anggaran stimulan yang dilempar Pemkot Surabaya.
Menurutnya, janji pemberian bantuan untuk Kampung Tangguh dirasa sangat penting sebagai stimulan dan memberikan suport buat masyarakat perkampungan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Surabaya.
“Saya rasa bantuan yang dijanjikan itu perlu direalisasikan, agar keberadaan Kampung Tangguh bisa lebih bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini,” terang Laia, Rabu (12/08) melalui telepon selulernya.
Setidaknya, lanjut Laila, anggaran untuk Kampung Tangguh itu bisa dipakai untuk mensuport sarana dan prasarana bagi perkampungan dalam menghadapi covid-19, sambung dia.
“Banyak keluhan masyarakat, soal Kampung Tangguh yang dibentuk dari urunan warga yang diambilkan dari kas RT/RW. Ini sangat memprihatinkan, masyarakat hanya di PHP realisasinya tidak pernah terwujud,” ujar Laila.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga menegaskan, padahal anggarannya ada, imbuhnya.
Bantuan anggaran yang berasal dari pusat saja sekitar Rp 359,3 miliar dalam bentuk bantuan tunai, bantuan dari Pemprov Jatim sebesar Rp 26,3 miliar lebih, belum lagi bantuan dari pihak ketiga berupa CSR, ungkap Laila.
Harusnya kata dia, yang diwacanakan itu untuk menstimulankan Kampung Tangguh dapat direalisasikan oleh Pemkot.
“Besaran total dana yang diterima Pemkot Surabaya adalah Rp 510,5 miliar lebih. Sedang anggaran yang dipakai untuk pengamanan Covid-19 hanya 37 persen atau Rp 56,8 miliar. Lalu sisanya dialokasikan kemana?,” jelasnya.
Ini yang perlu dijelaskan pada masyarakat Surabaya, sisa anggaran yang diterima Pemkot mau dikemanakan?, tanya Laila. (JB01)
