JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Perseteruan antara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansyah terkait dengan bantuan mobil operasional polymerase chain reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sungguh tidak elok dipertontonkan pada halayak ramai dan sungguh sangat memalukan.
Mungkin ini kado dihari jadi kota Surabaya yang sangat memprihatinkan, mestinya orang disekeliling Wali Kota bisa memberi masukan yang menyejukkan. Sehingga sikap Wali kota bisa lebih wise dalam menghadapi tekanan penanganan wabah Covid 19, ungkap Ketua Fraksi partai Golkar DPRD KOta Surabaya, Arif Fathoni, Minggu (31/05) di Surabaya.
BACA JUGA :
- Mobil PCR Sudah Beres, Whisnu Ajak Semua Fokus Cegah Penyebaran Covid-19
- Advokad Dr Hadi Pranoto, SH, MH Diintimidasi Dua Orang Yang Mengaku Utusan Bank Mega Kembang Jepun
- Pengawasan Physical Distancing Longgar, Satpol PP Diminta Tutup WTC
“Untuk itu kami berpandangan bahwa, berharap Wali Kota lebih meningkatkan komunikasinya dengan Gubernur Jawa Timur terkait dengan penanganan bersama pandemik Covid 19,” ujar Thoni.
Karena sambung Thoni, disamping Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, Gubernur secara hirarki pemerintahan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.
“Melawan secara vulgar Gubernur, sama dengan melawan Pemerintah Pusat, dan itu tidak elok di Republik yang terbingkai dalam NKRI. Dengan adat ketimuran yang kita junjung, karena Pemkot dianggap melakukan direct koordinasi ke pusat,” urainya.
Thoni menambahkan, penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya soal alat test, namun bagaimana pemerintah daerah merekayasa interaksi sosial agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Baik itu dalam himbauan yang di pasang dimasing masing area publik, juga penyediaan hand sanitazer dan pemberian masker secara cuma-cuma.
“Faktanya, saya kemarin keliling pasar pasar diwilayah Pemkot surabaya, kondisi semuanya tidak ada sama sekali. inilah tugas Pemkot yang sangat esensial dari pada berdebat dengan instansi vertikal,”tuturnya.
Seorang Pemimpin Itu selalu menarik garis lurus dari setiap titik persoalan, bukan mengumbar nafsu amarah, imbuhnya.
“Di HUT ke 727 tahun Surabaya ini, saya berharap walikota memberikan kado kepada rakyatnya kebijakan roadmap penanganan Pandemik secara strategis, oleh sebab itu jika ada kemauan sebenarnya sejak awal dalam pembahasan refocussing dan realokasi anggaran bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan secara maksimal, tidak parsial,” papar Thoni.
Kluster ekonomi harus tumbuh, salah satunya pasar pasar tradisional di Surabaya, tugas Pemkot adalah memastikan bahwa interaksi sosial tersebut memenuhi protokol kesehatan secara ketat, Pemkot harus hadir, dari pada sekedar berwacana dan beretorika yang kurang jelas penanganannya, beber politisi muda partai Golkar ini.
“Yang sakit diobati, yang lebih penting yang sehat jangan sampai terinfeksi, caranya adalah pemerintah hadir dalam bentuk rekayasa sosial dengan protokol kesehatan ketat, kalau itu diabaikan, ya Pemkot abai,” tukas Thoni.
Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Jatim M. Sarmuji menambahkan agar pengaturan yang bisa dilakukan dengan lorong yang sempit di Pasar Soponyono Rungkut dibuat jalan searah sehingga tidak berpapasan.
“Jadi sesederhana itu bisa dilakukan,” kata Sarmuji yang rumahnya berada di Wonoayu, Rungkut. (JB01)
