“Wartawan saja diusir apalagi rakyatnya”
JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Kasus pelaranagan oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya terus bergulir. Kali ini Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Bambang DH menyesalkan insiden larangan terhadap wartawan televisi lokal swasta JTV Dewi, yang mau peliputan di rumah dinas Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini.
“Dengan kejadian tersebut jelas ini mencoreng citra partai.” Ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (11/10).
Bambang menegaskan, pekerja jurnalis sudah nyata dilindungi oleh Undang-Undang sehingga siapapun yang melarang atau alergi terhadap wartawan itu pelanggaran berat.
“Jelas itu melanggar UU Penyiaran tahun 2018, tentang keterbukaan informasi dan UU pers 40 tahun 1999, tentang kebebasan pers melakukan peliputan,” terangnya.
Bambang DH juga menambahkan, seorang Wali kota Surabaya, Risma yang merupakan pejabat publik bertindak tidak elok kepada wartawan jelas mencoreng citra partai yang mengusung Risma menjadi Wali kota Surabaya.
“Saya khawatir suara partai di Surabaya akan anjlok karena tindakan Risma yang seperti itu. Selama ini sudah bagus dimata publik, akibat melarang wartawan meliput dirinya, jelas akan mendowngrade suara partai, apalagi ini tahun politik,” tegas Bambang DH.
Mantan Wali kota Surabaya dua periode ini juga menyarankan memberikan keterbukaan informasi dan bahwa kinerja Kepala Daerah tidak bisa hanya mengandalkan anak buahnya. Akan tetapi juga harus bermitra dengan media, itu sangat penting.
Kenapa begitu, Bambang DH menguraikan, bisa saja jika anak buahnya memuat laporan yang berbeda dengan yang terjadi dilapangan.
“Apa yang sampaikan wartawan adaoah sebuah fakta, apa yang dilihat, diketahui dan didengar sudah cukup menjadi bahan tulisan yang akan dimuat dimedianya,” tutur dia.
Jadi ketika hal itu ditanyakan ke Wali kota, ya Bu Risma jangan marah dong, apalagi sampai ga mau ketemu dengan wartawan, ujar Bambang DH.
Sementara itu Ketua PWI Jatim, Achmad Munir akan segera memberi klarifikasi soal Risma yang melarang wartawan meliput di rumah dinas Wali kota, Tri Rismaharini.
Munir menambahkan, PWI Jatim akan beck up masalah insiden reporter JTV yang dilarang oleh Walikota Surabaya Risma, dan segera dimintai klarifikasi, jangan sampai persoalan ini malah reporternya yang menjadi korban.
“PWI Jatim akan beck up penuh persoalan ini.” Kata Munir, saat dihubungi lewat sambungan teleponnya. (has)
