JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Polemik kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainudin Amali (Golkar) terus menjadi perbincangan hangat di pemerintah kota Surabaya. Memanasnya kondisi itu dipicu saat inspeksi mendadak (sidak) Menpora tidak bisa masuk kedalam gedung GBT lantaran akses pintu masuknya terkunci.
Lantaran tidak mendapatkan perhatian dan penjelasan dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kota Surabaya itu, anggota fraksi partai Golkar, Agoeng Prasodjo menyampaikan, bahwa pihaknya sudah mencoba melakukan upaya koordinasi saat Menpora Bapak Zainudin Amali berkunjung ke gedung GBT pada Minggu (2/11) guna mengecek kesiapan gedung GBT untuk Bidding Vanue piala dunia U-20.
“Saya mencoba untuk menghubungi pihak terkait, yakni Kadispora kota Surabaya. Telepon dengan nada dering masuk, namun gak diangkat, saya telepon lagi. Akhirnya, saya melapor ke Kepala Bappeko saat itu nyambung, saya bilang ini ada pak Menpora, Kadispora suruh kesini,” tutur Agoeng, Senin (4/11).
Lanjut Agoeng, lalu pak Eri Cahyadi mencoba telepon pak Afgan, tapi gak di angkat juga. Sekarang pertanyaanya, kemana pak Afgan ini ? Sampai hari ini juga kok gak memberikan penjelasan. Tidak ada penjelasan sama sekali.
“Ironisnya, gedung itu tidak ada penjaganya, penjaga loh kita yang bayar,” papar Agoeng.
Agoeng menambahkan, pak menteri itu dari awal jadi menteri yang diangkat presiden, karena punya satu tim sepak bola yang handal. Kebetulan kita dipercaya untuk melaksanakan Bidding Vanue piala dunia U-20.
“Secara UU, semua cabang olahraga itu dalam koridor pantauan menteri, oleh karenanya Menpora ingin melihat, mungkin apa yang kurang dan kementerian bisa bantu apa, ternyata masuk aja gak bisa,” ucap politisi partai Golkar ini.
Hak anggota dewan, untuk gunakan hak
Interplasi. Kita mempertanyakan, ini yang datang ini menpora RI. Masih ingat kata bu Mega, kata-kata dibelakangnnya ada RI itu harus didahulukan, sambung ketua AMPG kota Surabaya ini.
Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri menegaskan, kejadian kemaren itu hanya miskomunikasi belaka. Tidak ada sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.
“Ya mungkin karena yang jadi Menpora itu kader Golkar, maka anggota fraksinya ikut mengomentari,” terangnya.
Anggota Komisi A ini juga menambahkan, jika pihaknya akan memback-up penuh Walikota Surabaya terkait hal tersebut.
“Saat kunjungan itu pas hari Minggu dan libur, saya rasa pak menteri juga memahami hal itu,” paparnya.
Hak interpelasi memang merupakan hak bertanya dari anggota dewan. Masak perihal miskomunikasi, mereka akan menggunakan hak interpelasinya. “Kalau itu dipaksakan, menurut saya terlalu berlebihan,” tegas Cak Ipuk panggilan Ketua Fraksi PDIP ini.
Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra, AH Tony mengatakan, beredaranya berita media yang menyampaikan bahwa Menpora RI pak Zainudin Amali yang tidak bisa masuk ke dalam gedung GBT hanya kesalahan komunikasi belaka.
“Saya rasa itu hanya sekedar miskomunikasi saja. Namun jika pihak fraksi Golkar mau menyampaikan hak interpelasi nya ya sialhakan. Karena hak interpelasi itu adalah hak mereka untuk menanyakan,” terang Tony.
Penasehat Fraksi Partai Gerindra ini juga menyinggung, kalau hak interpelasi tidak ditujukan pada Walikota Surabaya, akan tetapi lebih pada pihak yang terkait yakni Dispora kota Surabaya. Karena masih dalam koridor dan atasnya kementerian Pemuda dan Olahraga, jelas nya.
Lain kesempatan, Kepala Hubungan masyarakat (Hunas) Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyampaikan, terkait Kunjungan pak Menpora hanyalah kesalahan koordinasi belaka. Oleh karenanya tidak ada yang perlu diperdebatkan terlalu meruncing.
“Ya itu hanya miskomunikasi belaka, bukan ada unsur-unsur yang lain,” tegas Febri.
Minindak lanjuti hal tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Dispora Surabaya untuk menjelaskan hal yang sebenarnya, bukan ada unsur-unsur kesengajaan dari Pemkot untuk tidak menerima Menpora RI, jelas Febri. (JB01)
