JURNALBERITA.ID – MALANG, Setelah sejumlah anggota DPRD kota Malang di dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini giliran Kabupaten Malang yang menjadi incaran KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Diperkirakan Sejak pukul 17.00 Tim KPK yang berjumlah 7 orang tersebut memasuki Kantor yang juga sekaligus Rumah Dinas Bupati Malang.
KPK langsung memasuki ruang BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai penguat untuk membongkar kasus gratifikasi yang di terima oleh Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna yang telah di sangkakan oleh KPK.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 , Pemerintah Kabupaten Malang merupakan penerima alokasi DAK Bidang Pendidikan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Malang yang berada pada nomor urut 239 ditetapkan menerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 72.023.580.000,00 yang terdiri dari DAK SD sebesar Rp. 60.384.000.000,00 dan DAK SMP sebesar Rp. 11.639.680.000,00.
DAK Dinas Pendidikan sudah tercium aroma ketidak beresannya dalam proses pelelangan sejak tahun 2012, banyak kelompok aktifis Anti Korupsi yang sudah mempermasalahkan proses-proses yang di anggap telah terjadi kejanggalan/kecurangan dalam pelelangan tersebut. Ada 23 titik lokasi yang di anggap bermasalah.
Perjalanan panjang kasus DAK Dinas Pendidikan di Kab. Malang ini akhirnya mulai menunjukkan titik terangnya dengan kehadiran Tim KPK pada penggeledahan yang di lakukan oleh mereka hari ini di pendopo Kabupaten Malang.
“Saya di sangkakan oleh KPK telah menerima gratifikasi dari pengusaha kontraktor” kata Bupati Dr. H. Rendra Kresna dalam jumpa pers usai perginya tim KPK dari kantor yang sekaligus rumah dinasnya Pendopo Kab. Malang yang terletak persis di tengah Kota Malang.
Apakah kasus DAK Dinas Pendidikan ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus lain yang ada di Kabupaten Malang ? Masyarakat juga sedang menunggu drama korupsi para Kepala Daerah dan Pejabat Terasnya yang sedang marak di obrak-abrik oleh KPK di beberapa daerah di Indonesia. (nas/has).
