JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Peristiwa ambrolnya atap plafon Gedung Olah Raga (GOR) Gelora Bung Tomo (GBT) masih terus menjadi sorotan publik. Kondisi ini menuai pertanyaan serius dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pasalnya pemeliharaan GOR GBT itu adanya dugaan kuat double anggaran yang bersumber dari dana pihak ketiga berupa dana Coorporate Social Responsibility (CSR) dan dari dana APBD Surabaya.
“Ini double anggaran namanya, padahal anggaran pemeliharaan itu sendiri secara menyeluruh dianggarkan dari APBD Kota Surabaya oleh Satgas Pemeliharaan sebesar 36 miliar rupiah, sedang untuk biaya pemeliharaan GBT sendiri senilai 15 miliar rupiah setiap tahunnya,” tegas Ghoni, ditemui di gedung DPRD Surabaya, Rabu (19/11/2025).
Untuk itu, Ghoni menegaskan, bahwa pihaknya meminta agar dilakukan penyedilidikan atas penggunaan double anggaran tersebut. “Kita meminta untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh dan komprehensif atas kualitas material dan inmateriil. Kemana aliran dana APBD untuk pemeliharaan GBT sebesar 15 miliar itu digunakan. Kalau perlu dilakukan audit oleh BPKD,” ucap Ghoni.
Dewan ini salah satu tugas utamanya melakukan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran, APBD ini berasal dari uang rakyat Surabaya yang patut dijaga pemakaiannya untuk dipertanggungawabkan, sambung Ghoni.
“Kalau memang biaya pemeliharaan GBT itu diambilkan dari dana pihak ketiga melalui CSR, ya harus ada pelaporannya. Sehingga tidak terjadi double anggaran, anggaran yang tidak terpakai bisa dialokasikan pada keperluan yang lain,” ungkapnya.
Ghoni juga meminta agar BPKD melakukan audit komperhensif baik materiil dan non materiil terhadap pelaksanaan pemakaian dana, baik yang bersumber dari APBD Surabaya maupun yang bersumber dari dana pihak ketiga berupa CSR. (JB01)