JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Warga Moro Krembangan RW 6, Tambak Asri, Kota Surabaya mengadu pada DPRD Surabaya terkait penertiban bangunan sepanjang aliran sungai.
Merespon aduan warga tersebut, Budi Leksono, Anggota Komisi B DPRD Surabaya siap mengawal aspirasi warga Kelurahan Moro Kerembangan, Tambak Asri, Surabaya.
Diharapkan penertiban itu bisa dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan solusi yang berkeadilan.
Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang melakukan penertiban bangunan disepanjang aliran sungai Kalianak.
Bulek sapaan akrab Ketua Fraksi PDIP ini, telah menerima dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan warga. Namun demikian, pihaknya belum dapat mengambil keputusan, lantaran surat terkait rencana penertiban tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi C DPRD Surabaya.
“Semoga segera ada titik temu. Kami siap memfasilitasi dan mengawal, karena ini juga bagian dari wilayah kami,” papar Bulek, Rabu (13/08/2025)
Bulek menambahkan, bahwa dirinya perlu mengetahui secara jelas rencana teknis dari Pemkot, termasuk tujuan, metode, dan dampak sosial yang mungkin timbul.
Ia menyebut, adanya kabar tentang pelebaran sungai hingga 18 meter dan normalisasi, namun detailnya belum sepenuhnya diterima.
“Saya baru tahu, jadi belum mengetahui secara pasti langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot. Dari kabar yang ada, pelebaran dan normalisasi ini harus mempertimbangkan aspek sosial warga terdampak,” jelasnya.
Bulek juga menekankan, Pemkot harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Dia menambahkan, penanganan banjir memang penting, namun hal itu tidak boleh mengabaikan hak-hak warga yang selama ini tinggal di bantaran sungai.
“Apapun ini, data yang ada harus valid, dan solusi harus diterima kedua belah pihak,” tegasnya.
Ia juga berharap pembahasan di Komisi C nantinya benar-benar menjadi forum aspirasi yang terbuka, sehingga warga RW 6 dapat menyampaikan pandangannya langsung kepada pihak eksekutif. “Harapan kami ada win-win solution yang dapat diterima oleh warga dan pemerintah. Pembangunan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya. (*JB01)