JURNALBERITA.ID, SURABAYA- Direktur Politic Education Center (PEC) Jawa Timur, KHolili angkat suara terkait desakan Jaka Jatim kepada KPK untuk segera menangkap Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi.
Desakan tersebut dilakukan Jaka Jatim menyusul isu penyitaan KPK pada beberapa barang berharga, yakni emas batangan, berlian senilai miliyaran rupiah serta cek berangka puluhan miliyar rupiah yang masih belum dicairkan di kediaman Wahid Wahyudi.
Kholili menegaskan, kabar yang dimunculkan Jaka Jatim kepada Wahid Wahyudi adalah tidak benar atau hoax. Bahkan Kholili curiga ada tendensi pribadi dari Jaka Jatim kepada diri Wahid Wahyudi. “ Tudingan Jaka Jatim Irrasional. Tuduhan itu sangat tidak berdasar, bahkan saya kira tudingan ini adalah tendensi pribadi dari Jaka Jatim kepada Wahid Wahyudi. Saya melihat Jaka Jatim seperti dendam kepada beliaunya,” kata Kholili, Selasa 7 Maret 2023.
Kholili menjelaskan, saat Wahid Wahyudi menjabat sebagai PJ Sekdaprov Jatim, tidak pernah ada pembahasan anggaran di dalamnya. Sebab, Wahid Wahyudi sendiri diangkat menjadi Pj menggantikan Heru TJahjono pada bulan Januari 2021 dan berakhir di bulan Juni 2021. Sedangkan politik anggaran Pemprov Jatim untuk 2023 dibahas pada bulan
“Secara administrasi anggaran, Wahid Wahyudi tidak mempunyai kuasa kebijakan anggaran karena hanya menjadi Pj Sekda Jatim, beliau diangkat di bulan januari dan selesai di bulan juni, dan itu tidak ada pembahasan anggaran sama sekalali. PAK untuk 2022 pun dibahas di bulan agustus,” ujarnya.
Dengan begitu, lanjut Kholili, pemeriksaan KPK kepada Wahid Wahyudi adalah salah sasaran apalagi dikaikan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak. Jika KPK ingin melakukan pemeriksaan pada Sekdaprov Jatim terkait kasus yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak, maka lebih pasnya, ia katakan dilakukan kepada Sekdaprov Jatim sebelum Wahid Wahyudi, yakni Heru Tjahjono.
“Bagi saya sangat salah sasaran, bahkan KPK bagi saya juga salah sasaran, atau bisa saja KPK salah paham. Seharusnya yang diperiksa Sekda sebelum Pak Wahid, karena dialah yang mempunyai kewenangan politik anggaran,” paparnya.
Ia pun berharap kepada Jaka Jatim, agar tidak gampang menggulirkan isu adanya korupsi sebelum ada fakta kuat yang mendasarinya. “Saya harap Jaka Jatim lebih hemat ngomong, dan jangan gampang berkoar-koar,” ujarnya. JB11