JURNALBERITA.ID — BATAM, Perusahaan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) membentuk asosiasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri serta mengunjungi kantor Dinas Tenaga Kerja kota Batam. Sekretariat Asosiasi yang beralamat di komplek Ruko Taman Duta Mas Blok B nomor 10, Batam Centre ini guna mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri di kantor Disnaker Kota Batam.
Ketua Perkumpulan Lembaga Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri, Willi Tio mengatakan, perkumpulan ini bertujuan sebagai wadah apabila ada permasalahan dan persoalan bisa dihadapi dan mencarikam jalan keluarnya.
“Iya asosiasi ini sebagai wadah bagi para pengusaha jasa penyalur tenaga kerja dalam negeri Batam, jika terjadi permasalahan. Sehingga dengan wadah ini segala permasalahan bisa diselesaikan,” terang Willi, Jumat (16/09/2022) saat jumpa pers di Batam.
Willi menambahkan, beberapa perusahaan jasa penyalur di kota Batam telah bergabung sekaligus menjadi anggota asosiasi.
Terbentuknya asosiasi ini diprakarsai tujuh perusahaan diantaranya PT Tunas Kreasi Bersama, PT Satria Siaga Persada, PT Manggaraya Makmur, PT Putra Jaya Batam, PT Hadi Jaya, PT Tri Putra Lado Angin, PT Berjaya Tenaga Raya, ujar dia.
Sedang tujuh perusahaan penyalur tersebut telah mengantongi ijin dari Kementerian RI sebagai legalitas hukum, sambung Willi.
“Pada Rabu (14/09/2022) yang lalu tujuh perusahaan penyalur LPPRT telah mengunjungi Disnaker Batam. Kedatangan mereka ssbagai bentuk silaturahmi dan memperkenalkan asosiasi yang dibentuk,” papar dia.
Ssmentara, Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Batam, Rudi Sakyakirti, menyambut baik adanya kunjungan dari Asosiasi LPPRT tersebut.
“Dengan adanya Asosiasi ini bisa Menjadi tolak ukur bagi perusahaan penyalur pekerja rumah tangga di Batam,” ucap Rudi.
Ia juga menjelaskan selama ini rata-rata perusahaan penyalur pekerja rumah tangga berdiri sendiri dan membuat aturan sendiri. Hal ini tentu berimbas pada tidak sehatnya persaingan usaha,
yang menjadi korban nantinya adalah pekerja.
Rudi meminta agar asosiasi yang telah dibentuk ini untuk membuat program kegiatan dan menyampaikan ke Disnaker.
“Nanti akan kita lihat programnya, dan apakah pemerintah bisa masuk didalam program tersebut terkait pembinaan maupun pengawasan,” tukas Rudi. (AT1/JB01)
