34 C
Surabaya

Bangunan Hotel MaxOne Langgar Ketentuan, Komisi A DPRD Surabaya Rekomendasi Bongkar

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Komisi A Bersama DPRKPP, Disbudporapar, dan Satpol PP Surabaya menggelar inspeksi mendadak (Sidak) terkait izin operasional MaxOne Hotel di Jalan Tidar dan Jalan Dharmahusada.

“Kita disini ingin melihat IMB yang sudah dikeluarkan, termasuk rangkaian di dalam rekomendasi SLF itu, tentunya kita evaluasi semuanya,” ujar Camelia Habiba, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (19/07/2022) di Surabaya.

Habiba juga mempertanyakan apakah IMB yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan eksesting yang ada di lapangan.

“Ternyata dari beberapa fisik bangunan tidak sesuai,” papar dia.

Dia mencontohkan, seperti garis sepadan belakang luasan IMB nya 3 meter, tetapi ternyata sudah berbentuk bangunan.

Selain itu, Habiba menyebutkan, Hotel MaxOne Dharmahusada ini menggunakan fasilitas publik pedestrian yang sudah ditutup dipakai untuk akses pintu masuk.

“Kami minta itu supaya dibongkar,” tegasnya

Terkait lahan parkir, menurut Habiba, tidak sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) yang menyediakan lahan parkir.

“Ternyata MaxOne Dharmahusada lahan parkirnya berdiri diatas saluran untuk memenuhi kebutuhannya,” urai dia

Karena itu, Habiba menegaskan Komisi A tidak menginginkan anggaran APBD untuk pembangunan saluran yang dinikmati untuk menunjang pendapatan swasta.

“Kami minta untuk dikembalikan fungsi – fungsi publik sebagaimana mestinya,” kata Habiba.

Habiba kembali menyebutkan, bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel MaxOne hotel jalan Dharmahusada tersebut.

“Maxone Dharmahusada tidak pernah mengajukan perizinan sejak 2015 yang beroperasi 2016 lalu, ternyata tidak mengantongi izin SLF,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Habiba, Komisi A patut meminta IMB yang dikeluarkan oleh dinas untuk mengevaluasi perizinan.

“Kita akan mengundang seluruh OPD yang mengeluarkan rekomendasi perizinan untuk dievaluasi,” tegasnya.

Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Utara DPRKPP Kota Surabaya Syaifulloh mengatakan, untuk pelanggaran terkait masalah rekomendasi ada OPD sendiri yang mengecek.

“Seperti bangunan diatas pedestrian itu nanti PU Bina Marga,” ujar Syaifulloh

PU Bina Marga ini, menurut Syaifulloh, seharusnya mengeluarkan rekom untuk membongkar bangunan tersebut.

“Karena (Bangunan red) ini tidak boleh seperti itu,” tuturnya.

Terkait SLF, Syaifulloh menegaskan, MaxOne Hotel harus mengajukan agar SLF bisa dikeluarkan.

Akan tetapi, kata Syaifulloh, jika rekom dari OPD OPD yang lain belum keluar, tentunya SLF belum bisa keluar juga.

“Jadi harus lengkapi dulu, gitu,” katanya

Menanggapi itu, Manager Hotel Mixone Dharmahusada, Najid mengatakan, MaxOne Hotel Dharmahusada beroperasi sejak tahun 2016 bahkan sudah memiliki izin.

“Semuanya sudah ada izin, tapi tinggal minta rekomendasi dari masing masing OPD,” katanya

Meski belum mendapat rekomendasi dari OPD lainnya, kata Najib, pihaknya menjamin aman tetapi harus meminta rekomendasi dari masing masing OPD untuk mengurus SLF.

“Iya, (Aman red) tapi harus meminta rekomen dari masing masing OPD untuk mengurus SLF itu yang saat ini kami ajukan,” terangnya.

Terkait bangunan untuk akses pintu masuk hotel berdiri di atas pedestrian, kata Najib, pihaknya akan berkonsultasi dengan Dinas terkait.

“Kalau memang melanggar, ya bongkar. Kita akan ikuti semua aturan,” pungkasnya. (*JB01)

Related Post

Inaugurasi Guru Besar Prof Dr Achmad Fathoni Rodli, M.Pd Atas Penganugrahan Gelar Profesor Of Education Management

JURNALBERITA.ID - SIDOARJO, Penobatan guru besar atas gelar Profesor of Education Management yang dipusatkan di gedung serbaguna kampus Universitas Maarif Hasyim Latif (Umaha) Sidoarjo...

Latest Post