JURNALBERITA.ID,SURABAYA-Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKB, Arzeti Bilbina Huzaimi bekerja sama dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Dewan Pengurus Wilayah Garda BMI Jawa Timur menggelar sosialisasi peluang kerja luar negeri dan perlindungan menyeluruh kepada PMI sebagai VVIP.
Arzeti menuturkan, sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang luas kepada generasi muda terhadap potensi serta peluang pekerjaan di luar negeri.
“Sehingga rekan kita yang ingin selalu meningkatkan, ingin terus menaikkan perekonomian, dan ada peluang di luar negeri. Maka kita fasilitasi,” kata Arzeti, di Graha Gus Dur Surabaya, Minggu (24/4/2022).
Politisi PKB ini katakan, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya terkait jaminan keamanan baik ketika berangkat hingga kepulangannya ke dalam negeri.
“Pemerintah saat ini betul-betul membuat suatu program di mana pekerja migran kita itu adalah VVIP. Khususnya kondisi mereka di luar itu juga terjamin dan aman,” ujar anggota dewan dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini.
Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sekaligus Ketua Dewan Pembina Garda BMI Jawa Timur Abdul Halim Iskandar.
Gus Halim mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait berbagai regulasi yang sejatinya pro terhadap PMI. Ini menjadi poin pokok dan harus diketahui dan disebarluaskan kepada banyak orang.
“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan, tahu bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan skill dan melindungi rakyatnya termasuk para pekerja migran. Dengan begitu semua bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.
Gus Halim mengakui, masyarakat Indonesia sejatinya memunyai keterampilan berskala Internasional. Namun tidak mengetahui potensi pekerjaan yang ada di luar negeri sehingga keterampilan itu tidak tersalurkan dengan baik. Dengan sosialisasi ini, Gus Halim berharap semua bisa memanfaatkan apa saja yang menjadi peluang, dengan tidak lagi khawatir terhadap keselamatan dan keamanan, karena pemerintah sudah menjamin itu semua.
“Pertama skill-nya. Kita tidak boleh lagi memberangkatkan tenaga kerja yang tidak memiliki skill. Tidak boleh ada lagi percaloan, penipuan yang itu sangat menyengsarakan warga masyarakat. Itu bisa menjadi catatan ke depan,” ujarnya.
Dalam sosialisasi ini, Devriel Sogia Direktur Penempatan nonPemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI menyatakan bahwa pendapatan negara dari Pekerja Migran Indonesia sebesar 156,7 triliun rupiah per tahun. Angka ini menempati kontribusi pendapatan negara terbesar ke dua setelah Migas.
Saat ini Pekerja Migran Indonesia harus bangga. Karena sebutan pekerja migran itu sendiri merupakan paradigma baru yang menunjukkan kemandirian. Negara menjunjung tinggi PMI dengan cara yang bermartabat dan humanis.
“Pemerintah tidak pernah menyebut PMI sebagai pembantu. Negara menyebut PMI sebagai penatalaksana rumah tangga. Karena PMI punya kemampuan spesifik housekeeping seperti pegawai hotel. PMI punya kemampuan memasak seperti chef,” kata Davriel.
Senada dengan pernyataan Gus Halim, Davriel juga mengungkapkan bahwa saat ini banyak sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan dengan skill yang dimiliki oleh warga Indonesia.
“Kemampuan di bidang teknologi bisa kerja di google misalnya, kemampuan di bidang arsitektur bisa kerja di firma arsitektur di luar negeri, kemampuan para nelayan adalah contoh skill PMI kita. Jadi harus bangga menjadi pekerja migran Indonesia,” ungkapnya.(JB11)
