34 C
Surabaya

Agoeng Prasodjo: Sesuai Aturan Tidak Ada Bangunan Diatas Sungai & Saluran Air

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Berdasarkan Undang-Undang dan Perda Kota Surabaya, bangunan liar (bangli) di atas Sungai atau saluran air tidak diperkenankan.

Jika masih ada, maka harus dibongkar, disampaikan Agoeng Prasodjo, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Kamis (07/04/2022) di gedung DPRD Surabaya.

Agoeng merespon terkait sidak Wakil Wali Kota Surabaya ke lokasi bangunan liar yang berdiri di atas Sungai atau saluran air.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan ada bangunan diatas sungai. Itu jelas tidak boleh ada bangunan diatas sungai,” tegas Agoeng.

Agoeng Prasodjo: Sesuai Aturan Tidak Ada Bangunan Diatas Sungai & Saluran Air
Sidak Wakil Wali Kota Armuji atas bangunan liar diatas sungai dan saluran air

Diera Wali Kota Risma dia protes soal bangunan di atas sungai yang berada di jalan Karah. Sungai yang ada disana dulu lebarnya 3 meter, tapi ternyata mengecil, karena diatas sungai ada bangunan.

“Waktu jamannya Bu Risma saya sempat protes. Saya minta untuk dibongkar. Jika itu tidak dibongkar, maka melanggar aturan dan akhirnya dibongkar kemudian dijadikan jalan. Tapi sungainya masih ada dibawah seperti di jalan Banyurip itu,” paparnya.

Untuk itu, politisi Partai Golkar ini meminta kepada aparat penegak Perda (Satpol-PP) untuk proaktif dan tegas menjalankan tugasnya terkait bangunan liar di atas sungai atau saluran.

Namun sebelum membongkar, kata Agoeng, sebaiknya lurah dan camat setempat juga memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan.

“Arti peringatan itu pemberitahuan, bahwa ini (Bangunan red) melanggar harus dibongkar dan sebelumnya harus dikasih deadline,” katanya

Setelah pemberitahuan, lanjut Agoeng, baru melakukan aksi di lapangan jika mereka (Pemilik bangunan) itu membangkang.

Kepada warga masyarakat Kota Surabaya, Agoeng juga mengimbau agar tidak mendirikan bangunan di atas sungai atau saluran air karena bisa berdampak pada warga masyarakat lainnya.

“itu juga melanggar undang undang dan Perda. Itu jelas, ada sanksi hukum dan administrasinya,” pungkasnya. (*ADV/JB01)

Related Post

Komisi B Minta Dirut Baru PD Pasar Surya Berani Berinovasi

JURNALBERITA.ID — SURABAYA, Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan jajaran direksi baru PD Pasar Surya, pada Sabtu (10/09/2022). Hadir pada kesempatan...

Latest Post